21 November 2019, 22:25 WIB

Pimpinan KPK Ajukan Uji Materi, Pakar : Boleh, Tapi tak Etis


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

Mi/Rommy Pujianto
 Mi/Rommy Pujianto
Pakar Hukum Pidana UI Indriyanto Seno Adji

LANGKAH tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan uji materi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dinilai tidak etis dan tidak layak.

Hal itu menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji dapat berdampak pada tata kelola kinerja penegakan hukum di Indonesia.

"Tentunya secara tidak langsung akan berdampak kepada tata kelola kinerja penegak hukum setidaknya gangguan psikis penegakan hukumnya," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (21/11),

Baca juga : Pimpinan KPK Uji Materi UU KPK, Pakar: Harusnya ke DPR

Menurut dia, tiga pimpinan lembaga antirasuah memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan menyangkut UU KPK. Sayangnya terhadap ketiganya masih melekat jabatan yang saat ini mereka emban yakni komisioner KPK.

"Memang ini menjadi hak dan dalam kapasitas pribadi mereka tetapi akan sulit memisahkan hak pribadi dengan jabatannya sebagai pimpinan KPK. Dalam hal ini terkesan tidak layak dan tidak etis secara ketatanegaraan bahwa pimpinan lembaga negara penegak hukum melakukan tuntutan kepada lembaga negara lainnya," terang Indriyanto. (OL-7)

BERITA TERKAIT