22 November 2019, 04:20 WIB

Perbankan Dapat Tambahan Likuiditas Rp26 Triliun


(Ifa/E-1) | Ekonomi

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nz
 ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nz
Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan keterangan mengenai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11

BANK Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah/unit usaha syariah.

Per Januari 2020, GWM diturunkan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%. Adapun BI tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7DRRR tetap 5%.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kebijakan itu ditempuh untuk menambah ketersediaan likuiditas perbankan. Ia mengatakan distribusi likuiditas antarkelompok bank tidak merata.

"Sejumlah kelompok bank termasuk kelompok buku 2, buku 3, dan juga buku 1 memang mengalami kekurangan dana karena persaingan untuk dana pihak ketiga," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, kemarin.

Di dalam persaingan itu, imbuhnya, sejumlah kelompok bank kurang bisa menarik bagian porsi dari dana pihak ketiga. Oleh karena itu, penurunan GWN dapat menambah likuiditas seluruh bank.

"Jumlahnya berapa? Bank umum dengan penurunan 50 bps, tambahan likuiditasnya sebesar Rp24,1 triliun. Sementara itu, untuk bank umum syariah Rp1,9 triliun," jelasnya.

Dengan begitu, jumlah tambahan likuiditas untuk seluruh bank sebesar Rp26 triliun.

"Nah, Rp26 triliun ini akan menambah likuiditas seluruh bank sehingga memudahkan mereka untuk menyalurkan kredit. Sementara itu, permintaan kredit dari korporasi akan meningkat dengan semakin membaiknya confidence akan ekonomi Indonesia ke depan," pungkasnya.

Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto mengatakan langkah BI itu membuat bank tidak harus khawatir dihadapkan pada kondisi likuiditas yang ketat seperti waktu-waktu yang lalu. Dengan begitu, bank tidak tergoda untuk menaikkan suku bunga, malahan menurunkan arah suku bunga sebagaimana diharapkan Presiden Jokowi. "Kami meyakini permintaan kredit akan meningkat di 2020 nanti seiring dengan semangat pemerintah (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggarannya," ujar Ryan. (Ifa/E-1)

BERITA TERKAIT