21 November 2019, 13:31 WIB

Setelah 41 Tahun, 2 Batas Wilayah Indonesia-Malaysia Disepakati


Cahya Mulyana | Internasional

ANTARA/Jessica Helena Wuysang
 ANTARA/Jessica Helena Wuysang
Ilustrasi--Perbatasan Malaysia dan Indonesia

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penegasan Batas Darat atau Outstanding Boundary Problems (OBP) dua segmen batas wilayah, di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dua OBP yang disepakati adalah segmen Sungai Simantipal dan segmen C500-C600 di antara Kalimantan Utara dan Sabah yang telah menjadi OBP sejak 1978 dan 1989.

“Terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga hari ini tercapai kesepahaman penegasan batas wilayah antarkedua negara," kata Tito dalam keterangan resmi, Kamis (21/11).

Menurut dia, penandatangan MoU dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara.

Baca juga: Polisi Filipina: Perokok Elektrik akan Ditangkap

Sebagai perwakilan dari Indonesia, yaitu Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan perwakilan dari Malaysia adalah Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Air Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh.

Selain MoU, juga dilakukan penandatanganan hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU oleh perwakilan dari kedua negara.

Sebagai perwakilan Indonesia, yaitu Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama Bambang Supriadi dan perwakilan Malaysia adalah Direktur Jenderal Departemen Survey dan Mapping Malaysia Azhari bin Mohamed.

Selain Tito, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Malaysia Xavier Jayakumar turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Dua OBP yang disepakati adalah segmen Sungai Simantipal dan segmen C500-C600. Dua batas tersebut terletak di antara Kalimantan Utara dan Sabah yang telah menjadi OBP sejak 1978 dan 1989.

“Kita hari ini mengukir sejarah, setelah 41 tahun akhirnya kedua negara dapat menyepakati batas wilayah," jelasnya.

Keberhasilan penandatangan MoU tentunya akan membuka jalan kedua negara untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat investasi.

“Kepastian hukum di wilayah tersebut menjadi hal yang sangat penting, pemerintah Indonesia dapat segera mewujudkan investasi di lokasi dimaksud," kata Tito

Tito yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerangkan bahwa nantinya di lokasi tersebut akan segera dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Tidak jauh dari sungai Simantipal yaitu di Labang akan segera dibangun PLBN baru. Semoga masyarakat semakin sejahtera dan investasi terus tumbuh," pungkas Tito. (OL-2)

BERITA TERKAIT