21 November 2019, 10:50 WIB

Masyarakat Diminta Awasi Pilkada


Rendy Ferdiansyah | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
 ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) bersama Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan (keenam kanan) dan Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok.

BERBAGAI upaya dila-kukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi jalannya pilkada serentak yang akan berlangsung September 2020. Bawaslu bahkan meneken kerja sama dengan para camat agar pengawasan yang lebih ketat terhadap tahapan pilkada sampai di tingkat desa dan kelurahan.

Upaya itu, antara lain, dila-kukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Kerja sama dengan para camat dilakukan dalam Program Sambang Desa.

"Program Sambang Desa Bawaslu dengan enam kecamatan di Bangka Tengah bertujuan memperkuat pengawasan tahapan pilkada di tingkat desa dan kelurahan," kata Ketua Bawaslu Bangka Tengah Robianto, kemarin.

Ia mengatakan Program Sambang Desa dibentuk karena selama ini Bawaslu kesulitan berkoordinasi dengan pihak desa dalam upaya pengawasan pilkada. "Dengan melibatkan pihak kecamatan, koordinasi dengan pihak desa dan kelurahan diharapkan bisa lebih mudah," ujarnya.

Menurutnya, salah satu yang kini sangat penting diawasi ialah data pemilih. Melalui  Program Sambang Desa, Bawaslu mengajak pemerintah kecamatan untuk dapat meneruskan ke tingkat desa dan kelurahan, terkait pentingnya pengawasan data pemilih.

"Kami berharap kendala di lapangan terkait pengawasan pilkada di Bangka Tengah bisa diatasi dengan adanya sinergi kecamatan dan desa atau kelurahan," ucapnya.

Bawaslu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, juga terus mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Salah satunya ialah mengajak masyarakat desa untuk menolak politik uang.

Ketua Bawaslu Kebumen Arif Supriyanto mengatakan salah satu desa yang telah diajak untuk menolak politik uang dan melakukan pengawasan secara partisipatif ialah Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang. Aca-ra tersebut sengaja dilakukan di Kecamatan Sadang karena wilayah setempat termasuk daerah terpencil dan berada di pegunungan. Selain itu, daerah itu termasuk salah satu wilayah rawan dalam pilkada.

Bawaslu Jawa Barat juga ba-kal mengawal pilkada dengan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kontestasi politik ini. Oleh karena itu, Bawaslu membentuk Salur-an Aspirasi Masyarakat atau Salam.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan berharap hal itu selain meningkatkan partisipasi dalam menggunakan hak politik juga partisipasi dalam mengawasi tahapan dan prosedur pesta demokrasi itu. Delapan daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pilkada ialah Kabupaten Bandung, Cianjur, Indramayu, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok.

 

Sosialisasi nonformal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Utara akan mengarahkan KPU kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada 2020 untuk memperbanyak sosialisasi dengan memanfaatkan kearifan lokal. Ketua KPU Sumatra Utara Herdensi Adnin mengatakan sosialisasi tahapan pilkada dapat dilakukan  melalui pertunjukan seni, budaya, atau kegiatan adat lain, seperti pesta panen raya. Ia yakin cara itu dapat memancing kehadiran masyarakat karena memiliki daya tarik bagi masyarakat. (LD/YP/EM/JL/TB/N-1)

BERITA TERKAIT