21 November 2019, 10:40 WIB

Kejaksaan Agung Cari Terobosan Hukum


Golda Eksa | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Warga antre untuk mengurus pengembalian dana atau "refund" terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan.

KEJAKSAAN Agung akan melakukan terobosan hukum dalam menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait dengan penipuan dan pencucian uang oleh biro perjalanan umrah, First Travel. Salah satu terbosan yang bakal dilakukan ialah mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Ini bentuk konsistensi kejaksaan yang dalam proses hukum sejak tuntutan tingkat awal, banding, dan kasasi, tetap meminta barang bukti dikembalikan kepada yang berhak," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri di Jakarta, kemarin.

Ia mengakui berdasarkan aturan, jaksa penuntut umum (JPU) tidak diperkenankan melakukan upaya hukum PK. Kejaksaan bakal melakukan kajian terlebih dahulu guna memastikan langkah hukum tersebut.

"Kita tetap berupaya mengoptimalkan cara-cara ini dan kita melakukan terobosan hukum yang intinya berupaya mengembalikan aset-aset itu," tuturnya.

Jumlah korban penipuan First Travel lebih dari 63 ribu orang. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp905 miliar. MA memutuskan seluruh harta dan aset First Travel diserahkan ke negara, bukan ke calon jemaah yang ditipu. Putusan itu diyakini telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemilik First Travel, yakni Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan, terbukti bersalah melakukan penipuan dan penggelapan. Keduanya divonis masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara.

Pakar hukum pidana Jamin Ginting mengatakan setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan aset First Travel ke para korban. Pertama, lewat jalan hukum. Kedua, lewat jalan nonhukum.

Jalur hukum bisa ditempuh dengan mengajukan PK ke MA. PK mungkin dilakukan jika ada novum atau bukti baru. "Novum yang menunjukkan bahwa aset (First Travel) harus diserahkan kepada para kreditur (nasabah First Travel/calon jemaah)," kata Jamin.

Dia mengatakan jaksa tak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa atas putusan MA. Alasannya, jaksa terbentur ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Aturan itu menyebut PK hanya bisa diajukan oleh terpidana.

"Di Pasal 263 disebutkan yang dapat melakukan PK adalah terpidana atau ahli waris atau kuasanya. Artinya, (harus minta) supaya terpidana atau ahli warisnya atau kuasanya melakukan upaya hukum PK," jelas Jamin.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengkritik putusan MA yang memerintahkan seluruh aset First Travel diambil negara. Menurutnya, putusan itu keliru. (Gol/Medcom/P-3)

BERITA TERKAIT