21 November 2019, 10:20 WIB

Kelompok Milenial Diharapkan Aktif Menangkal Radikalisme


Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

ANTARA
 ANTARA
Mantan Returnis ISIS Nurshadrina Khaira Dhania.

MANTAN pengikut Islamic State (IS) Nurshadrina Khaira Dhania mengatakan anak milenial harus kritis melawan propaganda radikalisme yang banyak bertebaran di media sosial (medsos).

"Paham radikal bertebaran di medsos. Anak muda sebagai generasi milenial kan gak bisa jauh dari yang namanya medsos sehingga harus bisa membentengi diri. Salah satu caranya dengan berpikir kritis, meningkatkan critical thinking. Kalau ada narasi-narasi yang agak aneh, menebar kebencian, itu kita kritisi dulu," kata Nurshadrina di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa terorisme tidak datang secara tiba-tiba. Tahapan seseorang memilih jalan kekerasan diawali kontaminasi doktrin radikalisme. Karena itu, menyelamatkan bangsa dari aksi terorisme sejalan dengan pentingnya menyelamatkan anak bangsa dari virus dan doktrin intoleransi, kebencian, dan ajakan kekerasan.

Nursadrina pernah terpapar ideologi dan rayuan paham IS melalui medsos saat berada di bangku SMA. Ia bahkan mengajak belasan keluarganya, termasuk ayah, ibu, kakak, adik, nenek, paman, pergi ke Suriah untuk bergabung dengan IS pada 2016.  

Namun, harapannya untuk hidup di negeri khilafah ternyata hanya mimpi belaka. Di sana, Nursadrina dan keluarganya hidup tersiksa dengan kebiadaban dan kesadisan IS. Janji-janji manis yang pernah ia bayangkan pun tak terbukti. Yang ada, tiap hari ia dipaksa melihat kekerasan dan pembunuhan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Beruntung, ia dan keluarganya bisa melarikan diri keluar dari Suriah dan kemudian dipulangkan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2017. Dari pengalaman pahit itulah, dia meminta generasi muda Indonesia untuk benar-benar mewaspadai propaganda kelompok IS dan radikalisme lainnya.

Sementara itu, staf ahli Kemkominfo, Hendri Subaktio, menyatakan jika hoaks tidak ditangkal dari sekarang, dampaknya bisa dirasakan pada Pilpres 2024, bahkan lebih besar.

"Kalau di 2024 masih kaya 2019, hoaks makin banyak. Mengerikan jika berkolaborasi dengan politik praktis menggunakan buzzer menonjolkan politik identitas," jelasnya.

Harus diakui bahwa hoaks sudah menjadi bagian dari politik yang dapat mendongkrak elektabilitas atau menurunkan elektabilitas lawan. "Biasanya ada kelompok yang dibayar untuk menyebarkan hoaks dengan menggunakan buzzer." (Iam/Ant/P-3)

BERITA TERKAIT