20 November 2019, 23:00 WIB

Kaligis Gugat Anies Copot Bambang Widjojanto


MI | Megapolitan

ANTARA
 ANTARA
Pengacara OC Kaligis

PENGACARA Otto Cornelis Kaligis menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mencopot Bambang Widjojanto sebagai ketua komite pencegahan korupsi di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Hal itu tertuang dalam petitum permohonan OC Kaligis dalam gugatan perdata nomor perkara 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst dengan tergugat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

“Menjatuhkan putusan provisi dengan menyatakan bahwa pengangkatan Bambang Widjojanto selaku ketua komite pencegahan korupsi pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dibatalkan, sebelum diadakan pemeriksaan pokok perkara,” bunyi petitum permohonan OC Kaligis seperti dikutip di website Sistem Informasi Pene­lusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Selain itu, dalam gugatan tersebut juga bahwa Anies diwajibkan membayar kerugian materiel senilai Rp1 juta atas perbuatan melawan hukum.

“Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan rincian sebagai berikut: Kerugian materiel bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, maka penggugat mengalami kerugian materiel sebesar Rp1.000.000,” bunyi permohonan tersebut.

Dalam gugatan tersebut, sambung Kaligis, mantan pimpinan KPK itu dinilai sudah tidak lagi memiliki nama baik sejak diberhentikan Presiden Joko Widodo di KPK.

“Dia tidak pernah direhabilitasi namanya, tidak pernah dapat gaji di KPK, dapat gaji di DKI dan di tempat basah lagi, semua urusan tanah, IMB, reklamasi itu urusan. Jadi pintar ini, sudah diberhentikan di KPK, namanya enggak pernah di rehabilitasi, dia berkoar-koar lagi di DKI. Dan sekarang memerintahkan supaya dia diberhentikan di DKI. Karena itu, dia memakan uang negara,” cetus Kaligis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini sidang perdana telah digelar pada 6 Agustus dan sidang kedua dilakukan pada 27 Agustus dengan agenda pemanggilan para pihak. Pada 10 September 2019, kembali dilakukan sidang dengan agenda pemanggilan tergugat untuk mediasi. Selanjutnya, pada 31 Oktober sidang kembali digelar dengan agenda pembacaan gugatan atau hasil dari mediasi sebelumnya. Lalu, sidang kembali digelar pada Selasa 12 November dengan agenda jawaban tergugat dan 26 November sidang keenam akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda replik. (Sru/J-1)

BERITA TERKAIT