20 November 2019, 12:00 WIB

PPP tidak Setuju Pilkada tidak Langsung Disebut Kemunduran


Nur Azizah | Politik dan Hukum

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi 

WAKIL Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tidak setuju bila Pilkada tidak langsung dianggap sebagau sebuah kemunduran. Baginya, yang paling penting dalam demokrasi Indonesia ialah hasil akhir bukan proses.

"Berdemokrasi tujuan apa? Tujuan demokrasi itu kesejahteraan rakyat kan? Demokrasi itu hanya tata cara berpolitik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat," kata Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).

Ia sepakat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa Pilkada langsung banyak menghabiskan uang negara sehingga sebaiknya dievaluasi.

"Ya sebaiknya dievaluasi. Tapi demikian, bukan kemunduran," ungkap dia.

Baca juga: Pilkada 2020 Tetap Langsung

Namun, ia berpendapat Pilkada tidak langsung tidak harus kembali ke DPRD. Banyak cara agar biaya politik bisa berkurang.

"Kalau persoalannya biaya politik, kan bisa ditekan yang lain. Misalnya, waktu kampanye dan biaya saksi dipangkas jadi separuh," ujar dia.

Andai ada yang terbukti melakukan mahar politik harus diberi sanksi pidana. Baidowi bahkan mengusulkan partai tersebut dibubarkan.

"Ini saya kira perlu membuat orang jera. Kalau masih menggunakan Pilkada langsung. Mohon maaf ya, orang korupsi semua itu, kepala daerah, ingin balik modal. Enggak ada ceritanya mau sodaqoh," jelas dia

Yang jelas, PPP ingin Pilkada langsung dievakuasi. Partai berlambang Ka'bah itu menilai Pilkada langsung banyak mendatangkan mudharat.

"Wajib itu dievaluasi. Apakah tetap menggunakan Pilkada langsung dengan berbagai instrumen yang disederhanakan, atau kembali ke DPRD, itu nanti nunggu proses politik dan diskusi di internal. Prinsipnya, Pilkada langsung harus dievaluasi karena banyak mudaratnya," pungkas dia. (OL-2)

BERITA TERKAIT