20 November 2019, 06:05 WIB

Indonesia Tolak Pengakuan AS Soal Permukiman Israel di Tepi Barat


Marcheilla Ariesta | Internasional

AFP/Jaafar ASHTIYEH
 AFP/Jaafar ASHTIYEH
Permukiman Israel Revava dilihat dari desa Palestina Kifl Hares

MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan tegas menolak pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo yang menyatakan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat adalah sah.

"AS mengatakan permukiman itu tidak ilegal. Tentunya kita tidak bisa terima karena ini bertentangan dengan hukum internasional dan bertentangan dengan seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Retno, Selasa (19/11).

Retno mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah melakukan komunikasi dan berkonsultasi di Dewan Keamanan PBB mengenai yang harus dilakukan berkaitan dengan isu Palestina. Menurut dia, isu ini semakin lama semakin suram.

"Illegal settlement sudah dipretelin, status Jerusalem sudah dipretelin, masalah pengungsi juga. Di akhir nanti, apa yang tersisa untuk dinegosiasikan? Ini yang membuat kita khawatir," ungkap Retno di hadapan para pelaku usaha Indonesia.

Baca juga: Uni Eropa Kecam Permukiman Israel

Sebelumnya, AS mengubah posisi mereka terhadap isu permukiman Israel di Tepi Barat. 'Negero Paman Sam' itu tidak lagi memandang permukiman itu sebagai sesuatu yang ilegal.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan status Tepi Barat adalah sesuatu yang harus dinegosiasikan langsung oleh Israel dan Palestina.

"Setelah mempelajari perdebatan semua kubu secara seksama , AS menyimpulkan pembangunan permukiman sipil Israel di Tepi Barat tidak lagi inkonsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo kepada awak media.

"Menyebut pendirian permukiman sipil (Israel) sebagai sesuatu yang inkonsisten terhadap hukum internasional tidak mampu mendorong berlanjutnya proses perdamaian," lanjut dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah AS itu. Menurutnya, pergeseran posisi AS ini telah "memperbaiki kesalahan historis," dan menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti langkah Washington. (Medcom/OL-2)

BERITA TERKAIT