19 November 2019, 17:28 WIB

Jokowi Ingin Reformasi Birokrasi Hingga ke Jantungnya


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

MI/ Andry Widyanto
 MI/ Andry Widyanto
 Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo

PERAMPINGAN birokrasi merupakan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjelaskan, Presiden menginginkan reformasi tersebut langsung ke jantung birokrasi.

“Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. Itu yang ingin beliau cepat, karena menyangkut skala prioritas," kata Tjahjo seusai dipanggil presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11).

Tjajho menjelaskan, reformasi birokrasi bertujuan bukan untuk memangkas jumlah ASN, tapi merampingkan atau memperpendek jalur sehingga pelayanan lebih cepat seperti yang diinginkan presiden.

Menurutnya, pemerintah ingin mereformasi birokrasi yang dinilai selama ini justru menghambat program-program pemerintah. Reformasi birokrasi itu bisa dilakukan baik dalam proses perekrutan CPNS, perbaikan manajemen kinerja, dan juga penataan birokrasi organisasi pemerintah yang semakin ramping dan sederhana.

Tjahjo memastikan, pendapatan para pejabat eselon yang dirampingkan tidak akan terkena dampak. Namun, ada kemungkinan tugas yang mereka emban tidak lagi sama seperti sebelumnya.

"Tidak mengurangi penghasilan pegawai, tapi tugas-tugas fungsional apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit, memperpendek sehingga masalah perizinan dan melayani bisa cepat," jelasnya.

Ia pun mencontohkan apa yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir yang bisa memangkas deputi di kementeriannya.

"Pada prinsipnya kita ingin merampingkan semua jabatan. Contohnya Pak Erick Thohir memangkas 7 deputi bisa, yang diganti menjadi 3," kata Tjahjo.

Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait reformasi regulasi, harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dengan membangun berbagai inovasi, penggunaan teknologi, dan lainnya. Jokowi ingin pengawasan birokrasi pemerintah semakin efektif dan efisien.

“Ini yang beliau ingin cepat, karena menyangkut skala prioritas. Sudah disampaikan di DPR saat pelantikan, visi misi, termasuk RPJMN kemarin. Intinya harus termonitor dengan baik," kata Tjahjo. (OL-8)

BERITA TERKAIT