19 November 2019, 08:35 WIB

Kiprah Bawaslu Awasi Petahana Curang


Bayu Anggoro | Nusantara

MI/Susanto
 MI/Susanto
Logo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

POSISI petahana dalam pilkada memang tidak selalu nyaman. Tudingan kecurangan selalu mengiringi mereka.

"Mereka dengan mudah menyalahgunakan wewenang, seperti menggiring aparatur sipil negara, menggunakan APBD untuk kampanye, atau kampanye di luar jadwal alias mencuri start," ungkap anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Loli Suhenti, di Bandung, kemarin.

Dia menambahkan, berdasarkan pengalaman dari setiap pemilu, keberadaan calon petahana selalu mengundang kecurangan. "Ada abuse of power."

Dia mencontohkan, ASN sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk yang akan digelar pada 2020 mendatang. "Irisan kepentingannya langsung dengan kaitan positioning pasca-pilkada."

Selain itu, penggunaan APBD untuk kampanye menjadi kecurangan yang banyak dilakukan calon petahana. "Untuk mencegahnya butuh perhatian dan pengamatan warga."

Anggota Bawaslu Jabar lainnya, Zaki Hilmi, juga sepakat bahwa calon petahana pun berpotensi memengaruhi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu juga mengawasi integritas penyelenggara pemilu.

"Bisa saja ada intervensi dari pihak petahana kepada penyelenggara. Karena itu, kami imbau penyelenggara memiliki integritas yang tinggi," tandasnya.

Pada Pilkada 2020, ada delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat yang melaksanakannya. Beberapa petahana akan ikut berkontestansi, di antaranya di Kabupaten Pangandaran, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Jalur perseorangan

Di sisi lain, calon-calon kepala daerah yang akan berjuang lewat jalur perseorangan, sampai kemarin, belum muncul. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, misalnya, meski sudah menjadwalkan pengambilan formulir dukungan, KPU daerah itu mengaku belum ada pendaftar yang datang.

"Ada beberapa yang hanya sekadar berkonsultasi terkait jalur perseorangan. Belum ada satu pun yang mengambil formulir atau mendaftar," ujar anggota KPU Kota Palu, Iskandar Lembah.

Ia mengakui ada beberapa kemungkinan yang jadi penyebab. Bisa saja karena jalur perseorang-an memang tidak diminati atau banyak calon jalur perseorangan, tapi belum mau mendaftar karena terlalu cepat.

Di Palu, KPU menetapkan batas minimum jumlah dukungan untuk bakal calon wali kota jalur perseorangan sebanyak 213.957 pemilih berdasar fotokopi KTP. Mereka juga harus mendapat dukungan dari 5 kecamatan atau lebih.

KPU Purbalingga, Jawa Tengah, juga sudah memastikan jumlah dukungan calon perseorangan sebanyak 54.416 pemilih. Pendukung juga harus berasal minimal dari 10 kecamatan.

Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan mengaku segera melakukan sosialisasi mengenai persyaratan calon perseorangan kepada masyarakat luas. "Sesuai dengan aturan yang ada, maka KPU mempersilakan siapa pun yang akan maju melalui jalur perseorangan. Tentu saja, mereka bisa menjadi calon jika memenuhi persyaratan."

Sesuai aturan, jumlah minimal dukungan bagi calon kepala daerah jalur ini ialah minimal 7,5% dari total penduduk. Mereka juga harus berasal dari 50% jumlah kecamatan yang ada.

Di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, tiga tim pemenangan calon kepala daerah jalur perseorangan sudah mengambil formulir pendaftaran. "Kami sudah jelaskan kepada mereka soal syarat minimal dukungan calon perseorangan," papar Ketua KPU Sabu Raijua, Kirenius Padji. (TB/LD/PO/RF/MG/YH/BB/BK/N-2)

BERITA TERKAIT