18 November 2019, 20:35 WIB

Hapus Stigma Desa Fiktif, Kemendagri Siap Tata Ulang


Cahya Mulyana | Nusantara

MI/Bagussuryo
 MI/Bagussuryo
 Sejumlah siswa SDN 1 Desa Curah Cottok, Situbondo, sedang bermain air di kolam renang objek wisata Cottok Inovation Park.

MENTERI  Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan menata kembali seluruh desa untuk memastikan keberadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga mengoptimalkan pengelolaan dana dari pemerintah pusat.

"Kami akan mengeluarkan surat edaran tadi kami sudah rapatkan kita akan membuat surat edaran kepada semua kepala daerah utuk melakukan verifikasi desa-desa masihg-masing. Kalau memang ada desa yang menerima anggaran dan kemudian itu digunakan dan desanya misalnya tidak ada atau tidak lengkap agar dikembalikan. Tapi kalo nggak dikembalikan maka kita akan melakukan penegakan hukum," terangnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

Baca juga: Menkeu: Muncul Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa Tiap Tahun

Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan investigasi desa yang kerap disebut fiktif. Kemudian mengharmoniskan data dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian.

Ia juga meminta kepala daerah memverifikasi desa di daerah masing-masing untuk memperoleh data terkini.

"Karena kondisinya macam-macam desanya, ada yang desanya hilang seperti kasus Lapindo (PT Lapindo Brantas) kan. Itu tempatnya teritorinya hilang namun petugasnya masih ada, masyarakatnya juga masih ada tapi sudah enggak tinggal di situ namun masih diberi anggaran desa karena desanya ada," ungkapnya.

Tito mengatakan sebuah desa harus memiliki perangkat, penduduk dan wilayah administratif. Namun untuk kasus desa yang terkena luapan lumpur di wilayah bekas PT Lapindo Brantas beberapa desa sudah tidak memiliki wilayah administratif.

"Beberapa tempat lain juga seperti di Konawe masyarakatnya ada yang pindah sehingga jumlah penduduknya berkurang," katanya.

Guna mengentaskan masalah tersebut, kata dia, karena berdampak pada alokasi dana desa maka penataan akan segera dilakukan.

"Prinsipnya saya minta untuk semua daerah melakukan verifikasi data desa masing masing dan menyampaikan kepada Kemendagri kalo ada informasi kami akan turun ke lapangan untuk verifikasi lapangan bila diperlukan," pungkasnya. (Cah/A-3)

BERITA TERKAIT