18 November 2019, 11:10 WIB

Masalah di Kolam Renang Emil


Bayu Anggoro | Nusantara

MI/Bayu Anggoro
 MI/Bayu Anggoro
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

BERMULA dari Iip Hidayat. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memaparkan adanya anggaran revitalisasi Gedung Pakuan yang menelan anggaran Rp4 miliar.

Sebagian dana akan digunakan untuk membangun kolam renang. Pakuan ialah rumah dinas yang ditinggali Gubernur M Ridwan Kamil dan keluarganya.

"Kolam renang untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Pak Gubernur," ungkapnya.

Pro-kontra pun mengiringi rencana itu. Saking hangatnya, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu berusaha meredakannya dengan memberi penjelasan.

"Saya memiliki cedera lutut. Dokter menyarankan agar tidak berolahraga lari dan disarankan terapi berenang sehingga bisa fit, bugar, dan sehat menjalani tugas untuk wilayah seluas Jawa Barat ini," ujar Emil.

Namun, sepekan ini, penjelasan itu belum meredakan polemik. Karena itu, pakar pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Prof Muradi, meminta sang gubernur menghentikan pembangunan kolam renang.

"Kolam renang untuk Gubernur sangat tidak tepat jika menelan biaya besar. Itu akan menyakiti perasaan masyarakat yang seharusnya mendapatkan program kerja nyata dari pemerintah," paparnya.

Ia mengingatkan pembangunan yang dilakukan Gubernur dan jajarannya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Seharusnya, Emil mendahulukan kebutuhan masyarakat seperti penambahan ruang kelas baru, pembangunan rumah sakit, hingga infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat.

Kolam renang, lanjutnya, merupakan kebutuhan pribadi sehingga kurang tepat apalagi jika menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah. "Kalaupun dipaksakan, Emil bisa memberi alasan yang logis, baik ke masyarakat maupun legislatif. Alasan sakit tidak bisa diterima karena dia bisa berenang di kolam renang publik."

Efisiensi anggaran juga menjadi perhatian DPRD Sumatra Barat karena pada 2020 daerah ini membutuhkan anggaran besar untuk kegiatan berskala nasional, di antaranya, pilkada dan MTQ tingkat nasional.

"Anggaran dinas dan badan harus dicermati secara seksama. Event besar itu membutuhkan anggaran yang harus dipenuhi, mau tidak mau," tegas Ketua Komisi I DPRD Syamsul Bahri.

Ia mengingatkan kepala dinas tidak boleh hanya mengopi kegiatan tahun sebelumnya. "Harus ada inovasi program sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat." (BY/YH/N-2)

BERITA TERKAIT