17 November 2019, 06:10 WIB

Bergerak Bersama Tangkal Radikalisme


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MI/ADAM DWI
 MI/ADAM DWI
dari kiri Haris Azhar pendiri Lokataru, M Zaki Mubarak, Pengamat Gerakan Islam/UIN Jakarta, moderator Ichan Loulembah, dan Prof Irfan Idris.

PENGADUAN warga masyarakat mengenai aparatur sipil negara (ASN) terpapar radikalisme terus berdatang­an ke meja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Laporan itu merupakan fenomena baru yang harus segera diredam bersama-sama.

Demikian pernyataan Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dalam diskusi Mengapa Teror pada Polisi Terjadi Lagi? di Kedai Sirih Merah, Jakarta, kemarin.

“Kepala BNPT masif mendatangi kementerian. Bahkan ada menteri mengundang Kepala BNPT untuk memberikan materi tentang bahaya radikalisme bagi ASN. Harus ada perhatian khusus. Bila perlu, ada program pemantauan dan pembinaan,” kata Irfan.

“Kami tidak kuat untuk mengubah semua seperti membalikkan telapak tangan. Tren baru sekarang yang terpengaruh kuat itu istri. Istri mengajak anak. Anak pun mengajak bapak,” lanjut Irfan.

Faktor ekonomi keluarga, menurut Irfan, bukan lagi pemicu meru­yaknya paham radikal. “Kalau alas­an ekonomi, itu pejabat eselon II di Batang sudah sejahtera. Seorang eselon IV di Kemenkeu bahkan tamat S-2 dari Flinders University ditemukan di Suriah dengan lima gadisnya berjuang.”

Irfan menilai kekecewaan terhadap penyelenggara negara bisa menjadi faktor pemicu seseorang terpapar paham radikal. “ASN atau bukan, kalau sudah kecewa dan merasa terpinggirkan, akan membenarkan perilakunya untuk melawan.”

Pengamat gerakan Islam dari UIN Jakarta M Zaki Mubarak mengungkapkan tidak satu pun lembaga kebal dari paparan radikalisme. Kelompok pengusung radikalisme dan terorisme menyusup ke lembaga pemerintahan, TNI, dan Polri.

“Tidak ada yang kebal dari infiltrasi kelompok jihadis. Ada yang menyusup ke pemerintahan, kepolisian, dan tentara. Sebagian tidak menyusup, tetapi hijrah ke kelompok salafi dan sementara ini mereka menahan diri tidak melakukan jihad amaliah,” ujar Zaki.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi telah menandatangani surat keputusan bersama dengan 10 kementerian dan lembaga dalam rangka menangkal radikalisme di lingkup ASN. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan portal aduan untuk menampung informasi ASN yang terpapar radikalisme dengan alamat http://aduanasn.id.

 

Toleransi

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya apabila ada pihak-pihak yang mengampanyekan toleransi di Indonesia menurun. Pasalnya, tingkat toleransi antarwarga di Indonesia mengakar dalam budaya dan hati nurani.

“Jangan percaya kepada orang yang mengatakan Indonesia sudah tidak toleran atau banyak sekali aksi intoleransi di Indonesia,” kata Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, dalam peringatan Hari Toleransi Internasional di Kedubes Oman di Jakarta, kemarin.

“Kita tidak boleh menggeneralisasi toleransi di Indonesia melemah. Upaya kita harus sinambung, bukan saat konflik baru bahas meningkatkan kebersamaan. Di saat aman dan damai pun kita harus merawat kebersamaan,” lanjut Amany.

Dubes Uni Eropa untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Jan Figel, sependapat dengan Amany. Indonesia ialah negara yang mendukung gagasan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Kebebasan beragama penting selain kebebasan berpendapat. Nilai manusia untuk kebebasan berpikir dan kebebasan beragama sangat berharga, tetapi juga rentan. Karena itu,  harus diberikan perhatian,” tandas Figel. (Zuq/Nur/Ant/X-3)

BERITA TERKAIT