16 November 2019, 09:50 WIB

Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar di Pilkada


Putra Ananda | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama
 ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

KETUA Umum ­Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketua DPD tingkat I dan II partai itu menjadi prioritas untuk maju dalam Pemilihan Kepala ­Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dengan catatan, ­memiliki elektabilitas mumpuni.

“Partai Golkar memberi prioritas untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas untuk diusung dalam pilkada,” ujar Airlangga di sela Rapimnas Golkar di Jakarta, Kamis (14/11) malam.
Ia meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota membantu dan mendo­rong kader masing-masing untuk memenangi pilkada.

Pasalnya, ada 270 daerah yang akan menyelanggarakan pilkada serentak sehingga perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu.
“Kita tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” tuturnya.

Ia menambahkan, kaderisasi dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda menjadi penerus partai amat penting untuk dilakukan.

“Kita harus mendorong kaderisasi dan legitimasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya di pemilu, malainkan untuk dinamika kebijakan ke depan,” ujarnya.

Kondisi tersebut dibuktikan dari 10 anggota DPR termuda, tiga orang ialah kader Golkar. Hal itu wujud komitmen partai beringin untuk regenerasi kader.

“Di masa mendatang, kita harus mendorong kader muda. Salah satu yang disampaikan Presiden, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.

Politikus Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut Fraksi ­Golkar DPR sedang mengkaji wacana tentang sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu dilakukan dengan menimbang faktor budaya, ekonomi, dan politik melalui berbagai masukan dari kalangan intelektual dan tokoh masyarakat.

“Tentu fraksi meminta ­waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat. Dari segi semua faktor. Nanti kita akan lihat,” tutur Azis.

Kendati demikian, ia menuturkan tidak ada catatan khusus mengenai tahapan pilkada serentak yang sudah dan sedang dilakukan. Proses tersebut diserahkan sepenuhnya kepada anggota fraksi yang bertugas di Komisi II DPR.

Empat kandidat

Terkait dengan calon pemimpin partai, ­Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan saat ini setidaknya muncul empat kandidat ketua umum sehingga sulit terjadi aklamasi dalam munas pada Desember mendatang. Menurut Nusron, keempat kandidat itu ialah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo, dan Ridwan Hisyam.

“Saya yakin juga akan muncul calon-calon lain. Dipastikan tidak calon tunggal. Kalau tidak calon tunggal, bagaimana akan aklamasi?” tandasnya.
Ia mengatakan Rapimnas Golkar salah satunya ­memutuskan munas dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah mufakat ­berlandaskan demokrasi. Musyawarah mufakat itu sesuatu yang baik selama calonnya hanya satu dan semua sepakat.

“Tapi kalau calonnya banyak, bagaimana cara mengambil keputusannya? Masak empat-empatnya akan jadi ketum semua. Pasti harus satu dan lewat mekanisme voting sebagai satu-satunya jalan,” ujarnya.

Nusron menduga ada upaya yang sangat sistematis untuk mengarahkan agar munas tidak ada pemilihan (voting). Padahal, tata cara pemilihan pimpinan partai sudah ­diatur dalam anggaran rumah tangga (ART) Golkar.

Pasal 50 ART menyebutkan pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh peserta munas dan melalui tiga tahap, yaitu penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. “Itu yang mesti menjadi acuan pelaksanaan munas nanti.” (Ant/P-3)

BERITA TERKAIT