15 November 2019, 14:45 WIB

Jelang Musim Hujan, DLH Sikka Batasi Penambang tak Berijin


Alexander P Taum | Nusantara

MI/Alexander P Taum
 MI/Alexander P Taum
Bantaran kali di Sikka tempat penambang batuan mineral beraktivitas

PEMERINTAH Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai menertibkan para penambang manual yang beroperasi di Bantaran kali Nanagalimang, Desa Manubura, Kecamatan Nele, Kabupaten Sikka, serta sejumlah kali yang setiap tahun berpotensi banjir.

Penertiban dilakukan dengan memberikan sanksi kepada penambang yang tidak mengantongi dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan DLH setempat.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Gabriel Ola, mengatakan, pengurangan aktivitas penambangan manual di bantaran kali jelang musim hujan merupakan upaya mengurangi dampak banjir.

Untuk daerah bantaran kali yang menjadi tempat pengambilan mineral batuan, masyarakat yang beraktivitas harus mempunyai dokumen lingkungan sesuai dengan aturan berlaku.

"Tadi kita mengunjungi daerah bantaran kali, Desa Manubura, Kecamatan Nele, Kabupaten Sikka, hanya saat pengambilan mineral batu melewati wilayah bantaran kali Nangalimang dan kebun masyarakat Nangalimang," ungkap Gabriel Ola saat ditemui Media Indonesia, Jumat (15/11) siang.

Baca juga: Penambangan Batu di Purwakarta Dievaluasi

Prinsipnya, lanjut Ola, pihaknya meminta penambang agar mengantongi izin lingkungan jika ingin beraktivitas.

"Kita sudah bertemu warga penambil mineral batuan dan mereka menyampaikan mengantongi ijin Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP tersebut diterbitkan oleh provinsi," ujarnya.

Hal itu dikarenakan kewenangan pengelolaan energi sumber daya mineral sudah diberikan kepada provinsi untuk mengeluarkan ijin. Hanya saja untuk proses kegiatan pengambilan mineral batuan harus memiliki dokumen lingkungan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan DLH setempat.

"Karena itu kami berkoordinasi untuk menghadirkan para pengambil kebijakan guna memberikan pembinaan kepada penambang mineral batuan. Apakah hanya menggunakan IUP, mereka boleh mengambil mineral batuan," ungkapnya.

Penertiban para penambang di bantaran kali ini ditujukan untuk mengurangi aktivitas pertambangan pada musim penghujan karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan DAS.(OL-5)

 

BERITA TERKAIT