15 November 2019, 08:05 WIB

Jokowi Ingatkan lagi Pentingnya Koordinasi


Mal/Gol/X-8 | Politik dan Hukum

MI/Akmal Fauzi
 MI/Akmal Fauzi
Rakornas Forkopimda se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11)

PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan panglima kodam (pangdam) dan komandan korem (danrem) tipe A seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Jokowi kembali mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah.

Instruksi itu juga disampaikan Jokowi dalam Rakornas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11). "Hubungan harmonis Forkopimda di daerah penting sekali, komunikasi gubernur dengan kapolda, pangdam, kajati, kepala pengadilan tinggi, penting sekali untuk dijalin. Ada masalah, dibicarakan," katanya, kemarin.

Menurut Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut Presiden menekankan bahwa koordinasi dengan pemda tak bisa ditawar-tawar. "Ya dipertegas saja (pertemuan Rakornas Forkopimda). Enggak ada selain itu," kata Mayjen Eko.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan stabilitas keamanan di negeri ini penting untuk tetap terjaga. Kuncinya ialah sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

"Berbicara masalah stabilitas keamanan tentunya kita berbicara soal tren aspek ancaman. Ancaman saat ini dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 begitu mudah," kata Hadi dalam keterangannya melalui Pusat Penerangan TNI.

Mantan Kepala Staf TNI-AU itu menyebut ada tiga sifat ancaman di era revolusi industri 4.0. Pertama, eskalatif, yaitu tiba-tiba muncul dan menjadi ancaman yang begitu besar.

Kedua, mixed atau ancaman yang bergabung dan terkadang menjadi dua atau tiga. Ketiga, ancaman yang berlangsung dalam tempo singkat. "Contohnya, kita tidak membayangkan apa yang terjadi, tiba-tiba di Medan terjadi bom bunuh diri."

Ia menambahkan, pada 2019 stabilitas keamanan di Jakarta sedang terganggu dengan banyaknya unjuk rasa. Namun, tiba-tiba Papua bergejolak. Di sisi lain, penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masih berjalan. "Jadi, ada tiga bentuk ancaman yang saat itu harus diselesaikan bersama-sama. Artinya apa? Ancaman itu pola bercampur-campur dan dalam tempo yang cepat," jelasnya.

Guna menjaga stabilitas keamanan dari pelbagai ancaman tersebut, terang Panglima TNI, kuncinya ialah sinergi TNI dan Polri serta pemerintah daerah. Jika stabilitas keamanan terjaga, niscaya pembangunan di wilayah dapat dilaksanakan dengan baik.

Panglima TNI membeberkan, dengan adanya tren ancaman, diperlukan satu organisasi yang adaptif. TNI pun baru saja meresmikan organisasi baru, yaitu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang bermaterikan prajurit lintas matra.

"Dulu apabila ada krisis atau masalah, TNI membentuk komando. Bentukan yang saat ini sifatnya permanen sehingga apabila ada ancaman di mana saja, panglima (Kogabwilhan) langsung bisa bertindak dalam melaksanakan operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP)," pungkas Marsekal Hadi. (Mal/Gol/X-8)

BERITA TERKAIT