15 November 2019, 07:55 WIB

Segera Realisasikan Anggaran untuk Kemaslahatan Rakyat


Nur Aivanni | Humaniora

ANTARA/PUSPA PERWITASARI
 ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2020 kepada Menteri LHK Siti Nurbaya

PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada kementerian/lembaga dan kepala daerah. Seusai penyerahan dokumen anggaran itu, Presiden Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera direalisasikan.

"Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA yang tadi sudah diserahkan," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Diingatkan pula oleh Presiden, jangan sampai alokasi anggaran hingga akhir tahun tidak terealisasi. Ia mencontohkan pada November ini masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering. "Mulailah sejak Januari tahun depan ini, penggunaan belanja APBN itu," tegasnya.

Dengan masih adanya ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kata Jokowi, diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi sejak awal. "Oleh sebab itu, segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan. Jangan nunggu-nunggu, udah. Ini perintah," tegasnya.

Presiden juga mengamanatkan agar manfaat anggaran 2020 harus bisa dirasakan masyarakat.

"Saya minta jangan hanya sent yang diurus, tapi delivered. Artinya, menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pastikan bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat manfaatnya rakyat," kata Presiden.

Menurut Presiden, besaran anggaran yang terealisasi harus seiring dengan besaran manfaatnya bagi masyarakat luas.

"Sekarang yang paling penting adalah kita melihat barangnya dengan kualitas bagus, programnya berjalan dengan kualitas dan rakyat merasakan. Itu yang paling esensi di situ," tegasnya.

Senada dengan Presiden, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajarannya mengoptimalkan penyerapan anggaran. Hal itu perlu disokong melalui monitoring dan evaluasi untuk menyisir anggaran tahun ini yang belum terserap dengan baik.

"Masalah penyerapan anggaran DIPA di 2019, kembali saya menekankan supaya terjadi penyerapan. Kita tinggal ada waktu lebih kurang satu bulan lagi karena nanti biasanya menjelang dua minggu akhir tahun biasanya sudah mulai dikurangi belanjanya. Jadi, sisa anggaran betul-betul dimanfaatkan," kata Tito, kemarin.

Ketidakpastian global

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa kondisi global saat ini yang tidak menentu akan memengaruhi perekonomian Indonesia.

Tidak dapat dimungkiri, lanjutnya, laju ekonomi Indonesia pun akan melambat. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus digunakan seefektif mungkin sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Menkeu dalam keterangan pers, kemarin.

Menurut Menkeu, kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia sudah mengalami perlambatan. Kondisi itu terlihat dari penerimaan perpajakan korporasi yang mengalami pelemahan.

Laju pertumbuhan yang lemah itu, masih menurut Menkeu, harus bisa dihadapi dan dinetralisasi. Salah satunya yang menjadi instrumen paling penting ialah APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical terhadap pelemahan.

Menkeu menambahkan, di tengah perlambatan ekonomi di banyak negara di dunia, ekonomi Indonesia diupayakan tetap tumbuh 5,3%. Hal itu juga diikuti dengan perbaikan berbagai indikator kesejahteraan yang mencakup tingkat kemiskinan turun menjadi kisaran 8,5%-9%, tingkat ketimpangan turun menjadi 0,375-0,380, serta tingkat pengangguran turun menuju 4,8%-5%. (Cah/Van/X-6)

BERITA TERKAIT