14 November 2019, 10:20 WIB

Konsep Bela Negara Prabowo Dipertanyakan


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
Pengamat intelijen dan militer Connie Rahakundini Bakrie.

PENGAMAT intelijen dan militer Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan konsep bela negara yang diusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menilai konsep itu berbeda dengan konsep yang sudah diterapkan di era Menhan Ryamizard Ryacudu.

Connie menyebut bela negara di zaman Ryamizard lebih menekankan pada doktrin Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta negara. "Sepertinya arahnya (konsep bela negara Prabowo) seperti wajib militer (wamil)," kata Connie.

Connie kurang paham konsep bela negara yang bakal ditawarkan Prabowo. Menhan di Kabinet Indonesia maju itu berniat melatih mahasiswa untuk menjadi perwira cadangan. "Yang saya pikir itu, dia masuknya pada pengembangan teknologi, seperti di Israel. Di Israel program seperti ini bukan cuma wamil, tapi dipecah," kata dia.

Program 'bela negara' ala Israel biasanya menyesuaikan keahlian dan kepentingan negara. Ahli agama diarahkan belajar agama, ahli teknologi diajarkan teknologi. "Akhirnya nanti dia akan membangun kekuatan teknologinya bila diperlukan. Di konsep ini saya tidak melihat itu," jelas Connie.

Dosen Universitas Pertahanan Indonesia ini menyarankan agar Prabowo mengikuti Undang-undang Bela Negara yang belum lama diundangkan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin Indonesia memiliki komponen cadangan pertahanan, misalnya, menyiapkan mahasiswa sebagai perwira cadangan. "Contoh kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun komponen cadangan, latihan perwira cadangan, latihan untuk komponen cadangan," kata Prabowo. Tak hanya mahasiswa, Prabowo juga ingin siswa SMP dan SMA mulai dilatih. Konsep ini sudah diterapkan di Amerika Serikat.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah tidak memunculkan doktrin militer yang berlebihan dalam rencana pembentukan komponen cadangan pertahanan lewat bela negara. Hal itu dinilai dapat menimbulkan kebenaran tunggal yang mengancam kehidupan demokrasi.

"Kita ingin komisi cadangan pertahanan yang dibentuk mempunyai kemampuan seimbang dalam hal bela negara dan menjunjung aspek demokrasi," katanya.

Syaiful pun mendukung rencana Prabowo untuk melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembentukan komponen cadangan pertahanan. Pelibatan Kemendikbud bisa memberi tekanan terhadap aspek kognisi sehingga komponen cadangan tidak semata indoktrinasi aspek militerisme. (Uta/Gol/Mal/P-1)

BERITA TERKAIT