14 November 2019, 04:00 WIB

Intervensi Stunting Butuh Data Valid


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

Kemenko PMK
 Kemenko PMK
Menko PMK, Muhadjir Effendy di forum Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, 

SEJUMLAH jurus mengintervensi angka kekerdilan anak (stunting) di Indonesia yang masih tinggi. Namun, sebelum itu dilakukan, pemerintah akan mengecek ulang data stunting sebagai rujukan kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan hal itu saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

"Mulai dari Kementerian Kesehatan dulu, agar setiap puskesmas, dokter, keluarga, dan layanan unit kesehatan lainnya punya data akurat tentang stunting," ujar Muhadjir.

Setelah data akurat didapat, imbuh Muhadjir, Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta bergerak menangani para korban stunting di Tanah Air supaya ditangani dengan baik dan sungguh-sungguh.

"Generasi bangsa yang tidak produktif, dapat menyebabkan defisit bagi anggaran negara. Angka kerugiannya akan sangat besar sampai dapat dibayangkan banyak dampak yang akan timbul kalau stunting ini tidak ditangani dengan serius," cetus di hadapan para kepala daerah.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, angka stunting di Indonesia mencapai 37,2%, bahkan sejajar dengan Ethiopia. Dalam waktu lima tahun setelahnya, angka stunting di Indonesia dilaporkan turun menjadi 27,67%, diketahui dari integrasi Susesnas dan Survei Status Gizi yang mengambil 320 ribu sampel rumah tangga.

Selanjutnya, Muhadjir juga meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama bersinergi memberikan penyuluhan kepada para remaja atau perempuan yang akan menikah. "Karena menikah tidak cukup hanya siap mental, tetapi juga harus siap membangun generasi penerus bangsa. Penyuluhan pernikahan ini, ke depan akan diusahakan mendapatkan sertifikasi," sebut Muhadjir.

Program sertifikasi yang ditargetkan mulai 2020 itu akan memperbaiki program-program pranikah yang sudah ada. Deputi VI Kemenko PMK Ghafur Darmaputra menambahkan, bimbingan perkawinan secara daring juga disiapkan untuk memudahkan diseminasi informasi.

Belajar dari Blora

Penurunan angka stunting di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, cukup tinggi dari 55,1% menjadi 32%. Karena itu, Blora menduduki peringkat satu capaian akselerasi penurunan stunting di Jawa Tengah.

Saat ini, berdasarkan data hasil kegiatan rutin, penimbangan serentak balita pada Februari dan Agustus 2019, angka stunting di Kabupaten Blora hanya 8,2%.

Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan, capaian penurunan stunting diperoleh setelah kerja 'keroyokan' Dinas Kesehatan Blora dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). "Kami mengeroyok untuk melakukan pemantauan dan sekaligus dapat mengatasinya (stunting)," ungkap Djoko saat peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55, kemarin.

Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi menambahkan, intervensi pemerintah dilakukan hingga ke tingkat desa dan terbukti efektif. (AS/H-2)

BERITA TERKAIT