13 November 2019, 21:42 WIB

Omnibus Law Beri Ruang Pemerintah Pusat Cabut Perda


Golda Eksa | Politik dan Hukum

Antara/Puspa Perwitasari
 Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan, pemerintah akan memasukan poin pencabutan peraturan daerah (perda) oleh pemerintah pusat dalam konsep omnibus law. Semua perda yang dianggap menghambat investasi dapat dibatalkan melalui peraturan presiden.

"Dalam omnibus law akan kita buat perda dapat dibatalkan oleh peraturan presiden," ujar Yasonna kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Ia menambahkan, pemudahan investasi merupakan hal penting seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Investasi menjadi penting agar pajak daerah bertambah.

Baca juga : Demi Kemajuan Bangsa, Penegak Hukum Diminta Kedepankan Pencegahan

Menurut dia, sejauh ini pihaknya sedang melakukan sinkronisasi UU, serta menganalisis sejumlah perda yang bermasalah dan kemudian menyelesaikannya. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi benturan dengan semangat kemudahan investasi di Tanah Air.

"Kami akan mengharmonisasi perda-perda untuk mencegah tumpang tindih, untuk mencegah pertentangan vertikal di atasnya, tumpang tindih saling berentangan ke samping atau tidak sejalan dengan keinginan untuk investasi," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT