13 November 2019, 18:28 WIB

Pemprov DKI Bantah Korbankan Anggaran Pendidikan demi formula E


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

AFP
 AFP
Ilustrasi Formula E

PEMPROV  DKI Jakarta menampik adanya pemotongan anggaran rehabilitasi gedung sekolah untuk ajang balap mobil listrik Formula E 2020. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

Ia mengungkapkan, anggaran rehabilitasi untuk gedung sekolah yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020  dipangkas melalui penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

"Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan tersebut telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada saat pembahasan di Komisi D," ujar Syaefuloh dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (13/11).

 

Baca juga: Demi Formula E, Anies Pangkas Dana Rehabilitasi Sekolah

 

Pihaknya, semula mengajukan sebanyak 105 lokasi dengan usulan anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Namun, berdasarkan hasil penelitian teknis itu, lokasi gedung yang direhabilitasi ada 86 dengan anggaran Rp455,4 miliar.

Sara keseluruhan, Dinas Pendidikan mengusulkan kegiatan rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru seluruhnya sebesar Rp3,69 Triliun, yang kemudian diusulkan penyesuaian di Rapat Komisi menjadi Rp3,48 Triliun dengan rincian terlampir.

"Pak Gubernur selalu berpesan kepada ASN untuk memberikan perhatian lebih untuk pendidikan dan keadilan sosial. Rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemprov DKI," kata Syaefuloh.

 

Baca juga: Penyelenggaraan Formula E Dinilai Korbankan Anggaran Lain

 

Sebelumnya, Anggota PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai langkah pemotongan anggaran tersebut menunjukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengorbankan kepentingan besar bagi masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan Formula E yang membutuhkan biaya total Rp1,16 triliun.

"Sebagai pemilik kuasa anggaran, politik anggaran Pak Gubernur mestinya berpihak pada rakyat. Bukan justru menghambur-hamburkan triliunan rupiah uang rakyat hanya untuk 'event' satu hari saja,” ucap Anggara. (OL-8)

BERITA TERKAIT