13 November 2019, 14:00 WIB

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Merugikan


Arga Sumantri | Politik dan Hukum

ANTARA/Irfan Anshori
 ANTARA/Irfan Anshori
Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara ulang Pilgub Jawa Timur

ANGGOTA Komisi II DPR Mardani Ali Sera menolak usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat.

"Justru akan semakin banyak mudaratnya bila mengembalikan Pilkada melalui DPRD," kata Mardani di Jakarta, Rabu (13/11).

Menurut Mardani, jika Pilkada dilakukan DPRD, kepala daerah terpilih rentan diturunkan dewan. Mardani menilai indeks korupsi juga belum tentu lebih baik bila Pilkada tidak dilakukan secara langsung.

"Oleh karena itu, evaluasi Pilkada langsung seharusnya concern pada evaluasi teknis penyelenggaraannya," ujar anggota Fraksi PKS itu.

Bagi Mardani, era Pilkada langsung telah banyak memunculkan kepala daerah yang berprestasi. Ia menyebut sejumlah nama seperti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Permohonan Pemekaran Daerah Menumpuk di DPR

Mardani mengaku heran dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD. Kendati pernyataan ini didasari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Pilkada langsung selama ini.

"Ini agak aneh, menurut saya," ucap Ketua DPP PKS itu.

Mardani menilai pernyataan Tito juga bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi justru menghendaki Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

Menurut dia, para menteri Kabinet Indonesia Maju seharusnya menyampaikan informasi yang selaras dengan keinginan presiden.

"Bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan Pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu," paparnya.

Mardani sepakat bila Pilkada mesti dievaluasi. Misalnya, kata dia, soal syarat ambang batas dari 20% menjadi 7 hingga 10%. Hal itu disebut bisa membuat kompetisi semakin ketat dan banyak pilihan calon kepala daerah.

"Sehingga mereka bisa memilih yang terbaik untuk memimpin nantinya," ujarnya.

Mardani juga mengusulkan sebaiknya Indonesia mulai menerapkan teknologi pada penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, penerapan e-rekap atau e-voting untuk memangkas biaya pemilu yang mahal.

"Sehingga layak dipertimbangkan untuk kita terapkan di Indonesia, namun harus bener-benar dipastikan keamanannya," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT