13 November 2019, 09:30 WIB

Kapolri Diminta Pilih Kabareskrim yang Sarat Pengalaman


Juven M Sitompul | Politik dan Hukum

MI/BARY FATHAHILAH
 MI/BARY FATHAHILAH
Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz

KABARESKRIM baru diharapkan merupakan sosok senior di Polri yang memahami berbagai kondisi, baik terkait situasi keamanan, kasus, ataupun kebijakan. Hal itu dianggap penting guna menghadapi dinamika hukum di Indonesia.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan ada dua aspek yang harus dipertimbangkan Kapolri Jenderal Idham Azis dalam menetukan sosok Kabareskrim.

Pertama, prestasi Kabareskrim akan menjadi catatan baik bagi Polri secara keseluruhan di mata publik, menginggat Bareskrim Polri berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang mencari keadilan. Bareskrim disebutnya sebagai wajah dari Polri.

Baca juga: Cegah Desa Fiktif, KPK Ingatkan Pentingnya Pengawasan Aliran Dana

Sedangkan, aspek kedua adalah banyak pekerjaan penegakan hukum yang berubah dari sisi paradigma, pendekatan, serta metode kerja seiring perubahan dan dinamika hukum.

"Atas kedua hal tersebut, dibutuhkan sosok Kabareskrim yang mumpuni. Sosok yang bisa mengonsolidasikan internal dengan baik, termasuk berkomunikasi baik dengan masyarakat dan berbagai tokoh tanpa ada beban atau sekat apa pun," kata Choirul saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (13/11).

Menurut Choirul, dua aspek itu penting untuk memastikan seluruh pekerjaan Bareskrim maksimal. Dalam konteks ini, kata dia, sosok senior dinilai lebih baik karena memiliki jam terbang konsolidasi dan komunikasinya teruji.

Dia juga mengatakan hal lain yang dibutuhkan dari seorang senior adalah kematangan berpikir. Termasuk, segudang pengalaman menghadapi berbagai situasi terkait keamanan negara.

"Sosok cocok bagi calon Kabareskrim juga penting dilihat pengalaman ditempa oleh berbagai kondisi yang high profile baik terkait situasi keamanan, kasus, maupun kebijakan," ujarnya.

Choirul mengingatkan calon Kabareskrim harus memiliki rekam jejak intelektualitas baik, berpikir terbuka akan perubahan dan dinamika hukum, penyesuaian prespektif pendekatan serta metode kerja. Kriteria itu dinilai penting karena perubahan dan dinamika hukum membutuhkan sosok intelektual untuk menangani hal tersebut.

"Kesinambungan perencanaan strategis intitusi dan penguasaan materi perencaan akan memastikan bangunan kepolisian kedepan sesuai yang direncanakan," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT