13 November 2019, 02:40 WIB

Myanmar Dituding Lakukan Genosida


MI | Internasional

AFP
 AFP
Dua orang dari etnis Rohingya

MYANMAR menghadapi tuduhan telah melakukan genosida terhadap muslim Rohingya dalam gugatan penting yang diajukan oleh Gambia di pengadilan tinggi PBB.

Gambia mengatakan pihak mereka bertindak atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam membawa kasus melawan Myanmar ke Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda.

Gugatan itu menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida PBB 1948 dengan melakukan operasi militer brutal yang menargetkan minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Tindakan brutal pada 2017 itu memaksa 740 ribu warga Rohingya melarikan diri ke perbatasan dan mengungsi di Bangladesh. Kekerasan tersebut oleh para penyelidik PBB disebut sepadan dengan 'genosida'.

"Gambia mengambil tindakan ini untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya," kata Menteri Kehakiman Gambia, Abubacarr Tambadou.

"Gugatan itu meminta ICJ untuk memerintahkan Myanmar berhenti melakukan genosida, menghukum para pelaku, dan memberikan ganti rugi bagi para korban Rohingya," tambahnya.

Tambadou menyebut Myanmar telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mencegah genosida. Ia juga menuduh Myanmar melakukan tindakan kekerasan yang sewenang-wenang dan tindakan jahat dengan maksud untuk menghancurkan Rohingya sebagai sebuah komunitas.

Tambadou ialah mantan jaksa genosida di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan telah mengunjungi kamp-kamp Rohingya di Bangladesh.

"Pengadilan diperkirakan akan mengadakan sidang pertama pada Desember atas permintaan Gambia," ujar pengacara Gambia, Foley Hoag. Ia menggambarkan kasus itu sebagai 'tindakan bersejarah'.

Sementara itu, Organisasi Human Rights Watch (HRW) memuji langkah negara kecil di Afrika Barat itu, dengan menyebutnya sebagai 'pemeriksaan pengadilan pertama' atas dugaan kejahatan Myanmar terhadap muslim Rohingya.

Param-Preet Singh, pejabat urusan keadilan internasional di HRW, mengatakan upaya hukum dapat membantu menghentikan pelanggaran terburuk terhadap warga Rohingya yang sedang berlangsung di Myanmar. (AFP/Hym/X-11)

BERITA TERKAIT