12 November 2019, 19:24 WIB

DPR belum Berencana Revisi UU Pilkada dalam Waktu Dekat


 Putra Ananda | Politik dan Hukum

DOK MI/ROMMY PUJIANTO
 DOK MI/ROMMY PUJIANTO
Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo

RENCANA Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri menjadi pasangan calon kepala daerah sulit diterpakan dalam pilkada serentak 2020. 

Komisi II DPR menyatakan tidak berencana melakukan revisi UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam waktu dekat.

"Siapa yang bisa mengendalikan kalau UU sudah dirubah lalu ternyata nanti perubahannya ke mana-mana. Nanti salah DPR lagi. lama banget bikin UU nya, terlalu ribet dan lain-lain," ujar Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Arif menilai, tahapan Pilkada serentak 2020 sudah dimulai. Maka tidak mungkin bagi DPR melakukan revisi UU Pilkada. Menurut Arif rencana KPU memasukkan poin larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri dalam pilkada 2020 dilakikan pada momentum yang kurang tepat.

"Ini persoalan waktu saja. Momentumnya tidak tepat," ujarnya.

Baca juga: Jubir: Presiden Jokowi Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Menurut Arif diakomodasinya pelarangan mantan napi korupsi mencalonkan diri melalui revisi UU pilkada dapat beresiko merubah norma-norma lain yang ada di dalam UU tersebut. Setiap fraksi partai politik (parpol) yang ada di DPR memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan pilkada.

"Kalau terjadi perubahan norma gimana. Ini kan masih padangannya kalau soal pilkada macam-macam. langsung tidak langsung, kalau tidak langsung yang bagaimana. kalau langsung pun juga dikoreksi agar tidak hi cost. Dalam UU pilkada yang punya kepentingan sangat banyak tidak hanya parpol," tegasnya.

Arif melanjutkan, Komisi II sendiri telah memberikan pertimbangannya terhadap usul KPU terkait pelarangan mantan napi korupsi mencalonkan diri. 

Dalam pertimbagannya Komisi II menjelaskan bahwa KPU tidak bisa memasukkan norma pelarangan mantan napi korupsi mencalonakn diri. Ditambah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang semakin melemahkan posisi KPU.

"Silahan rumuskan sendiri biar nanti publik yang menilai. Apakah KPU melanggar UU, apakah KPU menyusun normanya bertentangan dengan pusuan MK. Silahkan tinggal akal sehat masing-masing saja," papar Arif. (A-4)

BERITA TERKAIT