12 November 2019, 13:46 WIB

Memacu Penyelesaian Proyek Strategis Nasional


mediaindonesia.com | Ekonomi

Istimewa
 Istimewa
Terminal Umum BUP PT Citra Karya Nusantara
MEMASUKI masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, sejumlah proyek infrastruktur masih dalam taraf penyelesai­an. Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo memperkirakan hanya 103 proyek dari total 223 proyek yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) yang akan selesai sampai akhir 2019. Ini berarti masih ada setengah lagi proyek infrastruktur yang perlu dikawal secara ketat sehingga bisa tuntas pada 2024.

Wahyu menjelaskan  bahwa  proyek strategis nasional (PSN) yang telah dimulai sejak 2016 hingga September 2019 sudah menyelesaikan 81 proyek dengan nilai investasi Rp390 triliun.

Rinciannya, 20 proyek senilai Rp33,3 triliun pada 2016, 10 proyek senilai Rp61,4 triliun pada 2017, dan 32 proyek untuk 2018 senilai Rp207,4 triliun.

Sementara itu, sejak Januari hingga September 2019, pemerintah menyelesaikan 19 proyek senilai Rp7,7 triliun serta masih ada 39 proyek dan satu program industri pesawat bernilai Rp621 triliun yang akan masuk dalam tahap konstruksi.

Wahyu melanjutkan selain memiliki 223 PSN, pemerintah juga memiliki tiga program pembangunan dengan total investasi Rp4.183 triliun serta 80,3% telah masuk dalam tahap konstruksi, sehingga diharapkan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu.

Wahyu mengakui terdapat empat kendala utama dalam pengembangan PSN tersebut, yaitu persiapan proyek, pengadaan lahan, pembiayaan, dan
perizinan.

Antisipasi resesi

Ekonom senior Universitas Indonesia Ari Kuncoro menekankan pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai upaya antisipasi menghadang resesi.

Dengan membangun infrastruktur, terutama di daerah-daerah luar Jawa, pemerintah bisa menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru hingga akhirnya mendorong pertumbuhan di daerah-daerah tersebut.

“Resesi ekonomi Amerika Serikat mungkin akan terjadi pada 2020. Maka itu, pemerintah harus mendorong, menyelesaikan pembangunan yang belum terselesaikan agar Indonesia tidak terkena dampak signifikan,” tuturnya.

Ari menilai, pemerintah perlu mengedepankan pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya karena akan mampu menggerakkan banyak industri dan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.

Dengan putaran dana yang cukup besar ke masyarakat, konsumsi rumah tangga akan terdongkrak dan tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
Selama ini, lanjutnya, pembangunan infrastruktur telah meningkatkan akses dan konektivitas antarwilayah. Hal tersebut terbukti berhasil menghidupkan kegiatan ekonomi.

Banyak pabrik yang mulai melakukan ekspansi ke daerah-daerah. Akses dan konektivitas yang lebih baik juga membuat pelaku usaha kecil dan menengah mampu mengembangkan usaha.

“Masyarakat di desa bisa menjalankan bisnis. Anak-anak petani bisa menggunakan teknologi internet untuk menjual produk pertanian yang dihasilkan keluarga,” jelasnya.

Peran swasta

Wahyu berharap peran swasta bisa semakin meningkat untuk mendorong pembangunan infrastruktur ini karena dalam lima tahun ke depan kebutuhan investasi infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 mencapai Rp6.400 triliun.

“Masih perlu peningkatan peran swasta dalam pembia­yaan infrastruktur. Dalam lima tahun ke depan, jumlah kegiatan infrastruktur akan meningkat sehingga kalau berharap dari APBN saja tidak cukup,” ujarnya.

Direktur Center for Sustaina­ble Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi mengamini perlunya peran swasta dalam penyelesai­an proyek strategis nasional.

Harus diakui bahwa yang menjadi permasalahan dalam penyelesaian proyek-proyek strategis nasional ialah ke­terbatasan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan banyak investor yang bisa menopang pembangunan proyek-proyek tersebut.

Untuk bisa menarik minat investor, menurutnya pemerintah harus membuat prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kelayakan proyek-proyek tersebut. Penyelesaian beberapa proyek strategis, lanjutnya, perlu memperhatikan nilai tambah sebagai aspek penting untuk menarik banyak investor.

“Untuk dapat meningkatkan kelayakan proyek maka perencanaan proyek mesti bernilai tambah sehingga mampu menarik berbagai investor dalam satu proyek,” kata dia ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Dijelaskannya lebih lanjut bahwa perencanaan dan pembangunan infrastruktur bernilai tambah, mutlak diperlukan. Hal itu guna menghasilkan sistem infrastruktur yang terintegrasi, efisien, aman, dan alih teknologi. Proyek infrastruktur bernilai tambah, lanjutnya, mesti dapat menghasilkan pendapatan dan manfaat yang optimum (non farebox revenues) yang diharapkan investor.

“Untuk meningkatkan ekonomi, proyek tersebut harus dikerjakan bersama (bundle) dengan pengembangan kawasan, industri, manufaktur, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan sentra-sentra produksi lainnya,” imbuhnya.

Dengan demikian, investor yang diundang pun, menurutnya harus beragam. Tidak hanya dari salah satu sektor seperti transportasi, tapi melibatkan investor pengembangan kawasan kota dan perumahan, pariwisata, industri, energi, dan sebagainya dalam satu konsorsium kerja sama.

Di sisi lain, saat ini telah banyak kalangan swasta yang terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur strategis. Salah satunya adalah PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang melakukan pembangun Pelabuhan Marunda. KCN merupakan  perusahaan patungan dari PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (KBN) yang dibentuk untuk mengelola Pelabuhan Marunda.

Sebagai pelabuhan curah kering dan basah dan juga penunjang Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Marunda telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional pada 2018.

KCN siap mengucurkan dana Rp5 triliun untuk membangun dermaga dua dan tiga untuk pengembangan Pelabuhan Ma­runda. Saat ini pihak KCN baru menyelesaikan pembangunan dermaga 1. Diperkirakan pada 2023, seluruh pembangunan dermaga yang menghabiskan dana Rp9 triliun dapat tuntas  sehingga makin besar kapasitas dari layanan pelabuhan yang dapat dilayani melalui pintu Pelabuhan Tanjung Priok untuk kontainer dan Pelabuhan Marunda untuk barang curah nantinya. (Pra/Fan/E1-25)

BERITA TERKAIT