11 November 2019, 21:41 WIB

KPK Gali Aliran Uang di Pilkada Bandar Lampung


Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum

MI/ Bary Fathahilah
 MI/ Bary Fathahilah
Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo (memakai batik) bergegas menghindari wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK

MANTAN Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupai terkait kasus suap yang menjerat mantan atasannya Bupati Lampung Tengah Mustafa. Sri Widodo dicecar penyidik komisi soal biaya pencalonan Mustafa di Pilkada Bandar Lampung 2018.

"Yang bersangkutan di dalami terkait biaya pencalonan tersangka (Mustafa) sebagai calon gubernur Bandar Lampung pada Pilkada 2018 yang maju dari Partai Hanura," kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11) malam.

Mustafa terjerat dugaan suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Komisi menduga suap yang diterima Mustafa berkaitan dengan biaya politik dalam Pilkada.

Sebelumnya, pada 30 Januari 2019, KPK telah menetapkan tujuh tersangka untuk tiga kasus berbeda dalam pengembangan kasus suap kepada DPRD Lampung Tengah, terkait pinjaman daerah pada APBD TA 2018.

Dalam kasus pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021 Mustafa sebagai tersangka. Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa. KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran 10%-20% dari nilai proyek.

Kedua, KPK menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN), Budi Winarto (BWI) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY), Simon Susilo. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah sebagai tersangka. Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji. Para anggota dewan itu diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar. (OL-8)

BERITA TERKAIT