11 November 2019, 10:25 WIB

Formappi Pesan Penyederhanaan Target UU Jangan Rusak Kualitas


M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/Rommy Pujianto
 MI/Rommy Pujianto
Peneliti Formappi Lucius Karus 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR berencana akan mengurangi jumlah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara realistis. Baleg akan mengurangi jumlah target pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas tahunan maupun 5 tahunan.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Penyederhanaan jumlah RUU harus diimbangi dengan analisis kebutuhan zaman agar RUU yang lahir tidak berakhir di Mahkamah Konstitusi.

"Karena itu pesan penyederhanaan jumlah target Prolegnas mesti harus didukung dengan analisis kebutuhan yang akan membuat perencanaan legislasi DPR tak sekadar jumlahnya dikurangi tetapi benar-benar berisi target RUU yang dibutuhkan," kata Peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, Senin (11/11).

Menurutnya, penyederhanaan target harus menghasilkan undang-undang tanpa merusak kualitasnya.

"Pengurangan jumlah target legislasi juga harus diikuti dengan kepedulian DPR akan kualitas legislasi. Dengan target yang dikurangi, DPR diharapkan punya ruang yang cukup banyak untuk membuka partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan," jelasnya.

Hal itu tentunya menarik peran masyarakat sehingga memperkaya isi RUU yang dibahas dan diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan publik soal apa yang mesti diatur dalam RUU.

Partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU akan meningkatkan kualitas legislasi yang dikerjakan DPR. Jika jumlah target sudah dikurangi, proses pembahasan juga melibatkan publik. Sehingga DPR bisa berharap mendapatkan apresiasi publik atas pelaksanaan kewenangan di bidang legislasi.

Baca juga: Prolegnas Dibuat Realistis, DPR Tekankan Kualitas UU

Formappi mengapresiasi langkah penyederhanaan target UU tersebut karena bekerja dengan tuntutan kebutuhan yang jelas akan membangkitkan semangat bagi DPR untuk melakukan pembahasan.

DPR harus memiliki semacam desain arah yang dituju dari skema perencanaan legislasi DPR. Selain kebutuhan yang jelas, perencanaan legislasi juga harus punya arah jelas soal politik legislasi DPR.

"Ini tentu terkait dengan sinkron antara politik legislasi DPR dengan arah pembangunan pemerintah," ujar Lucius.

Menurutnya, kebutuhan dan arah politik legislasi harus benar-benar menjadi acuan dalam proses pembuatan rencana atau target legislasi DPR.

"Dengan begitu diharapkan pengurangan jumlah legislasi yang direncanakan akan berdampak pada peningkatan kinerja legislasi DPR," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menegaskan pemerintah bisa mengusulkan RUU inisiatif sebanyak 5 hingga 6 RUU.

Begitupun dengan inisiatif pribadi anggota dan fraksi yang ada di Baleg juga dibatasi hanya bisa mengusulkan 5 hingga 6 RUU.

"Jadi sekitar 30 hingga 35 yang sifatnya reguler tahunan. Kalau yang jangka panjang boleh dimasukan oleh teman-teman tapi yang menjadi prioritas," kata Willy, Selasa (5/11) pekan lalu.(OL-5)

BERITA TERKAIT