11 November 2019, 09:05 WIB

DPR Selalu Gagal Tentukan Proritas


Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/ROMMY PUJIANTO
 MI/ROMMY PUJIANTO
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus

APAKAH tepat langkah DPR memangkas target legislasi?

Rencana DPR mengurangi target legislasi sudah bagus sebagai respons atas munculnya tuntutan terhadap kinerja DPR yang dianggap buruk selama ini. Salah satu rekomendasi agar DPR bisa berkinerja baik dalam menghasilkan RUU adalah dengan menyederhanakan target.

 

Apa yang diharapkan dari pengurangan itu?

Pengurangan target legislasi juga harus dilakukan untuk menjamin kualitas legislasi. Dengan target yang realistis, DPR diharapkan bisa lebih membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sehingga RUU yang dihasilkan sungguh mencerminkan kepentingan masyarakat sebagai jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan.

 

Bisakah menjawab kritik masyarakat atas kinerja DPR?

Tentu saja langkah mengurangi target tidak serta-merta bisa menjawab kritik atas kinerja buruk DPR selama ini. Apalagi jika pengurangan target nantinya tidak terbukti bisa menggenjot hasil maksimal jika DPR masih saja tetap kesulitan memenuhi target yang sudah disepakati.

 

Bukankah masih banyak peraturan yang perlu diundangkan?

Memang masih banyak peraturan yang perlu dibuat DPR. Untuk itu DPR perlu membuat daftar prioritas kebutuhan legislasi. Ini yang tampaknya selalu gagal dilakukan DPR selama ini. Mereka cenderung asal bikin target karena dorongan kepentingan semata. Karenanya, mereka bekerja atas nama kepentingan itu sehingga selalu sulit untuk menuntaskan proses pembahasan dengan cepat.

 

Bagaimana agar dapat menggenjot kinerja?

Pengurangan jumlah target tidak bisa serta-merta mampu menggenjot kinerja DPR jika tidak dibarengi dengan membuat pe-rencanaan yang terfokus dan terarah. Fokus dan arah politik legislasi mengacu pada visi dan misi pemerintah, kebutuhan prioritas masyarakat, rencana pembangunan jangka menengah, dan lain-lain. Lalu mesti juga dipertimbangkan soal komitmen DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU (rancangan undang-undang). Jangan sampai pembahasan tersendat hanya karena faktor kepentingan politik parpol dan pemerintah.

 

Dengan target yang lebih rendah, apa masih juga akan tersendat?

Jika melihat DPR saat ini yang didominasi petahana, kebiasaan lama mereka yang malas dalam mengejar target berpeluang terjadi kembali. Belum lagi semangat parpol yang tampaknya lebih fokus pada kepentingan politik menjemput Pemilu 2024. Ini tentu saja akan mengancam konsentrasi DPR menghasilkan RUU secara maksimal. Latar belakang anggota DPR yang secara pendidikan sudah cukup baik tidak bisa begitu saja memberikan kontribusi di tengah kuatnya cengkeraman parpol. (Iam/P-2)

BERITA TERKAIT