11 November 2019, 07:20 WIB

MPR akan Kaji Usul Mendagri soal Pilkada Langsung


MI | Politik dan Hukum

Ilustrasi
 Ilustrasi
Pilkada

MPR mempertimbangkan usulan Mendagri Tito Karnavian yang akan mengkaji sistem pelaksanaan pilkada langsung. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menjelakan bahwa pandangan Tito perlu mendapat respons dari parpol dan fraksi yang ada di DPR.

" Itu semua harus direspons untuk sampai betul-betul dipilih cara yang paling sesuai dengan cara demokrasi, Pancasila sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Basarah

Basarah melanjutkan, rencana Mendagri perlu dikaji lebih dalam untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan pilkada. Basarah berharap proses demokrasi bisa tetap berjalan dengan tetap menghasilkan output yang baik dari setiap prosesnya.

"Oleh karena itu, baik proses maupun output kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap kita berikan tempat yang terbaik. Tapi hasil pilihan demokrasi itu menghasilkan pemimpin dan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat rakyat dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Basarah mengamini pernyataan Tito bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung memiliki berbaga kelemahan. Salah satunya ialah tingginya biaya politik dalam melaksanakan pilkada langsung sehingga berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi (tipikor) dari kepala daerah yang telah terpilih.

Partai NasDem juga setuju pelaksanaan pilkada) dengan cara pemilihan langsung perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Melalui Kongres II, NasDem membawa isu ini ke dalam pembahasan yang melibatkan seluruh kader guna mendapatkan masukan yang terbaik mengenai mekanisme kepala daerah ke depan.

"Iya, kami akan melihat itu bagus sekali itu (pilkada) di-review. Kami juga akan memberikan pikiran-pikiran kami dari hasil Kongres NasDem ini," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate.

PDIP juga mendukung evaluasi pelaksanaan pilkada oleh Kementerian Dalam Negeri dan penerapan mekanisme asimetris. Pasalnya, proses penentuan kepala daerah selama ini didominasi kekuasaan pemilik modal sehingga mengaburkan tujuan demokrasi Pancasila.

"Sejatinya rakyat pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam perspektif ini ketika demokrasi akhirnya dikuasai mereka yang memegang kapital, kita harus melihat substansi pemilihan langsung yang sudah berjalan 20 tahun dan evaluasi diperlukan karena bangsa ini dibangun atas dasar Indonesia merdeka dan menyepakati demokrasi pancasila," terang Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Uta/Cah/P-1)

BERITA TERKAIT