11 November 2019, 08:00 WIB

Keringanan Pajak Solusi Tingkatkan Pendapatan DKI


mediaindonesia.com | Megapolitan

DOK PEMPROV DKI JAKARTA
 DOK PEMPROV DKI JAKARTA
 

PAJAK merupakan salah satu pendapatan utama bagi pemerintahan baik di pusat maupun daerah.Selain sebagai satu di antara sumber pembangunan, pajak juga merupakan instrumen untuk menghasilkan keadilan sosial di masyarakat. Yaitu, mereka yang tergolong prasejahtera akan terbantu karena adanya subsidi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga, peluang untuk berkompetisi di kota metropolitan bernama Jakarta, jadi lebih adil dan setara.

Namun, hal itu tidak akan terwujud jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sehingga perlu penegakan hukum dalam kepatuhan pajak dan edukasi wajib pajak sebelum dilakukannya bulan penertiban pajak.

Hal itulah yang ditekankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan memberikan keringanan pokok serta pembebasan sanksi pajak daerah pada 2019, sebelum penegakan hukum dan penagihan pajak secara massif pada 2020.

"Wajib pajak cenderung menunda pelaksanaan pembayaran pajak, sehingga menyebabkan bertambahnya beban piutang pajak, baik pokok pajak maupun sanksinya. Dengan adanya kebijakan keringanan pajak daerah, diharapkan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang tertunda," ujar Anies, di Jakarta, baru-baru ini.

Kebijakan tersebut juga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tertib administrasi dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Ia mencontohkan kebijakan Peraturan Gubernur No 89 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok serta Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah. Rencananya kebijakan itu diterapkan pada 16-30 Desember 2019.

Untuk Keringanan Piutang Pokok Pajak Daerah mencakup Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) misalnya, sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 50% untuk pajak hingga 2012 serta 25% untuk pajak mulai dari 2013-2016.  Layanan itu dapat diperoleh di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di lima wilayah DKI Jakarta.

Begitu juga, untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang mendapat keringanan sebesar 25% mulai 2013 sampai 2016. Kebijakan ini diberikan otomatis saat wajib pajak melakukan pembayaran.

"Selain keringanan piutang pokok pajak daerah, Pemprov DKI memberikan penghapusan sanksi administrasi piutang untuk 9 jenis pajak daerah. Di antaranya ialah hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, dan PBB-P2 sampai 2018," ucap Anies.

Anies menegaskan kebijakan keringanan pajak daerah akan dilaksanakan pada 2019 sedangkan pada 2020 dilaksanakan penagihan dan penegakan hukum atas penunggak pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajak.

Terkait dengan penindakan, penagihan, dan penegakan hukum bagi para pengemplang pajak di 2020. Anies menegaskan pihaknya akan melakukan hal tersebut secara masif dan berkala terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan berbagai cara.

Di antaranya adalah, pemasangan stiker atau plang, pelaksanaan surat paksa, rencana pelaksanaan penyanderaan, pemblokiran rekening hingga penyitaan serta lelang harta wajib pajak sebagai pelunasan tunggakan pajaknya.

Pemprov juga tidak segan mencabut izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak bersedia melaporkan data transaksi usaha secara online. Adapun untuk kendaraan bermotor, pemprov akan melakukan razia gabungan atas pengesahan STNK kendaraan bermotor secara intens dan masif.

"Kami mengimbau wajib pajak agar aktif mengikuti kebijakan keringanan pajak daerah, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi administrasi di bidang perpajakan," ucap Anies.

Apalagi, saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki data semua pengunggak
pajak. Untuk itu pihaknya memberikan waktu bagi para penunggak pajak menyelesaikan kewajiban mereka sebelum pemprov fokus pada penegakan kepatuhan pajak daerah.

Anies optimistis dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui keringanan pajak daerah bisa mempercepat penerimaan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp600 miliar pada 2019 dari sektor pajak daerah. Dari jumlah tersebut bisa mengurangi tunggakan sebesar Rp2,4 triliun menjadi Rp1,8 triliun yang merupakan sasaran target law enforcement pada 2020.


Layanan online
Secara terpisah, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Faisal Syafruddin menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, pihaknya melakukan sejumlah inovasi dalam kemudahan pembayaran pajak. Salah satunya ialah layanan pembayaran pajak melalui aplikasi online.

"Layanan ini dapat diunduh melalui app store serta playstore melalui pajakonline.jakarta.go.id," tutur Faisal.

Para wajib pajak cukup membuka aplikasinya serta memilih layanan yang
akan digunakan. Setelah itu mereka melengkapi prosedur dan melakukan pembayaran. Kanal pembayaran bisa dilakukan lewat transaksi e-banking, ATM, atau teller bank. "Diharapkan dengan layanan itu kian memudahkan masyarakat dalam membayar dan melaksanakan kewajiban pajak," tutupnya. (Dro/S5-25)

 

BERITA TERKAIT