11 November 2019, 08:00 WIB

Bebas PBB-P2 Bagi Mereka yang Berjasa


mediaindonesia.com | Megapolitan

DOK PEMPROV DKI JAKARTA
 DOK PEMPROV DKI JAKARTA
  

KEINGINAN Pemprov DKI Jakarta untuk membahagiakan masyarakat Jakarta ditunjukkan dengan memberlakukan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi warga kehormatan.

Warga kehormatan itu di antaranya ialah guru, dosen, tenaga pendidik dan pensiunan termasuk juga veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS, hingga mantan presiden dan wakil presiden, serta mantan gubernur dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta.

Peraturan pembebasan PBB-P2 yang tertuang dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2019 dan ditandatangani April 2019 itu, diperuntukkan pada satu rumah tinggal pertama dan tidak digunakan sebagai tempat usaha.

"PBB gratis bagi warga kehormatan hanya rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah kedua tetap dikenakan pajak," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, baru-baru ini.

Pembebasan PBB-P2 juga berlaku sampai tiga generasi. Kecuali, untuk aparatur sipil negara (ASN) dan purnawirawan yang hanya berlaku hingga dua generasi saja. "Artinya, sampai anak mereka, masih bisa menempati rumah peninggalan orangtuanya tanpa terkena beban PBB," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada warga yang berjasa kepada negara dan mereka yang telah membawa Jakarta ke arah lebih baik.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu misalnya menyebutkan, rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang sempat dipungut PBB-P2 sebesar Rp180 juta per tahun. Padahal, almarhum Bang Ali amat berjasa dalam membangun Ibu kota sebagai cetak biru pembangunan Jakarta.

"Ada juga rumahnya Pak Adam Malik di Menteng, yang sudah tidak lagi digunakan keluarganya. Rumahnya Bung Hatta juga, semua anak cucunya harus menanggung pajaknya. Ini akan dibebaskan (PBB-P2)," paparnya.

Salah satu penerima pembebasan PBB-P2, Profesor Meutia Farida Hatta Swasono terharu dengan program tersebut. Putri mantan Wakil Presiden dan Proklamator RI M Hatta itu sudah menerima surat dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta untuk rumah peninggalan mendiang ayahnya tersebut. "Ini penghargaan dari Pak Gubernur pada orangtua kami yang sudah berjasa bagi negara dan kami sangat menghargai itu."

Menanggapi adanya kekhawatiran akan terdampaknya penerimaan pajak DKI Jakarta dengan kebijakan ini, Anies memastikan pendapatan daerah tidak akan terdampak dengan program penggratisan PBB-P2. Potensi pendapatan pajak DKI masih taraf aman, apalagi Pemprov DKI Jakarta sudah merilis fiscal cadaster. "Program ini penting karena kita memiliki data yang lengkap tentang PBB dan pajak lainnya," pungkas Anies. Fiscal cadaster merupakan sistem pendataan serta pengumpulan informasi dan objek pajak secara lebih detail yang berdasarkan kenyataan di lapangan.


Diapresiasi
Senada dengan Anies, pengamat perpajakan yang juga Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengapresiasi perluasan pembebasan pajak bagi warga kehormatan tersebut.

Menurut dia, pembebasan PBB terhadap sejumlah kategori kelompok warga itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan penerimaan daerah. "Itu enggak akan mengurangi pendapatan daerah karena profesi-profesi ini enggak banyak. Ini cuma satu objek, sangat kecil terhadap presentasi penerimaan, enggak sampai 1%," tutur Yustinus.

Terlebih, kata Yustinus, Pemprov DKI memiliki sumber penerimaan lain yang lebih besar yaitu PBB dari sektor komersial. "Dengan kata lain, fungsi pajak tidak hanya mengeruk penerimaan, tapi juga sebagai alat kebijakan publik yang dioptimalkan," pungkas Yustinus. (Dro/S5-25)

BERITA TERKAIT