10 November 2019, 21:33 WIB

NasDem: Tangkal Radikalisme dengan Pancasila


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MI/ Mohamad Irfan
 MI/ Mohamad Irfan
Viktor Laiskodat

GUBERNUR NTT Viktor Laiskodat mengungkapkan bahwa menangkal radikalisme tidak dengan melarang pembuatan bom. Sebab radikalisme berkaitan dengan pemikiran.

Mereka yang disebut radikalis mempunyai pemahaman untuk melakukan perubahan dengan secepat-cepatnya. Mereka tidak ragu untuk menggunakan cara apapun, meski mengorbankan nyawa.

"Mereka ingin merubah suatu tatanan, melakukan pembaharuan dengan cara yang cepat dan mempergunakan cara yang diperlukan, cara apapun, termasuk gagasan," ujar Viktor.

Viktor menjadi narasumber pada Pasar Gagasan bertema Menangkal Intoleransi dan Radikalisme dalam Perspektif Kepala Daerah. Pasar Gagasan itu menjadi salah satu agenda dalam Kongres II dan HUT ke-8 Partai NasDem (10/11).

Untuk menangkal radikalisme, pemikiran yang berbasis pada ideologi Pancasila harus terus menerus didorong. Bukan dengan melarang ataupun membatasi seseorang untuk tidak berpikir dan bertindak radikal.

"Radikalisme (itu) pemikiran. Bagaimana cara agar Indonesia bisa terhindar dari radikalisme? Satu, ideologi Pancasila harus menjadi bagian yang terus menerus jadi pemikiran. Terus menerus didorong cara berpikirnya itu berpikir Pancasilais," lanjutnya.

Selain dalam kerangka pemikiran, pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi tak terelakkan. Viktor pun menyampaikan wajib bagi kader NasDem untuk memahami Pancasila, termasuk menularkan pada anak-anak mereka.

"Seorang politisi Partai NasDem, anaknya tidak boleh tidak mengerti Pancasila," tegasnya.

Lebih lajut, ketika menjabat sebagai pejabat publik juga harus mengedepankan Pancasila.

"Sebagai seorang Gubernur, Bupati, Presiden RI, anggota DPR, partai-partai politik harus terus mengedepankan pemikiran Pancasila sebagai sebuah ideologi, keyakinan, falsafah bangsa," lanjutnya.

Selain itu, kepala daerah yang sudah Pancasilais juga harus menjaga stabilitas ekonomi daerah yang dipimpinnya. Kesenjangan ekonomi tidak boleh menjadi alasan masyarakat untuk berpikir dan berbuat radikal.

"Ketika menjadi gubernur, bupati, kepala negara, ekonomi harus dijaga. Kesenjangan ekonomi tidak boleh menjadi alasan orang menjadi radikal," tandasnya.

Viktor mengungkap bahwa terdapat tiga alasan munculnya radikalisme di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah cara berpikir dan kesenjangan ekonomi menjadi faktor penting dalam menyebabkan seseorang menjadi radikal.

"Satu, itu lahir (dari) pemikiran, cara berfikirnya, keyakinannya itu tidak cocok dengan situasi yang ada. Kedua, masalah ekonomi. Ketiga, faktor psikologis manusianya," lanjut Viktor.

Selain tiga faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lain yakni masalah politik, kekuasaan, pendidikan, tingkat kecerdasan, sosial, dan budaya.

"Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan," tegasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT