10 November 2019, 18:52 WIB

Menteri LHK Paparkan Penanganan Sampah kepada Kader NasDem


mediaindonesia.com | Humaniora

Istimewa/KLHK
 Istimewa/KLHK
Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) memberi penjelasan tentang lingkungan pada Sidang Komisi Rekomendasi Politik Kongres NasDem.

SAMPAH plastik yang paling sulit terurai adalah jenis sampah yang paling banyak ditemukan di sejumlah destinasi wisata taman nasional, baik di daerah gunung maupun di lautan.

Terkait sampah plastik, pemerintah bersama banyak pihak terus menggencarkan kampanye pengurangan sampah plastik dan menerbitkan regulasi pajak yang lebih besar untuk plastik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan bahaya sampah plastik tersebut dalam Sidang Komisi Rekomendasi Politik Kongres NasDem di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/11).

Dalam Sidang Komisi Rekomendasi Politik nyang dipimpin Irma S Chaniago, Charles Meikiansyah, dan Vena Melinda, menghadirkan kader partai NasDem Sirti Nurbaya yang menjabat Menteri LHK yang memberikan referensi  tentang penanganan sampah plastik. 

Lebih lanjut Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan tentang pentingnya peran kader partai dalam pembangunan termasuk dalam pengelolaan sampah plastik.

Siti Nurbaya menjelaskan persepsi publik  tentang sampah, fakta, dan data sampah serta seputar sampah plastik, perubahan paradigma kelola sampah, kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah. 

Di hadapan peserta Sidang Komisi Rekomendasi Politik, Menteri LHK menegaskan sesama koleganya kader NasDem untuk beraktualisasi mengisi pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan tepat isu dan tepat sasaran.

Terkait kebijakan pemerintah perihal pengurangan sampah plastik, Menteri LHK mengungkapkan bahwa pada 2016, asosiasi ritel Indonesia dengan didukung pemerintah menerapkn kebijakan kantong plastik berbayar di hampir seluruh minimarkat di Tanah Air.

"Plastik yang digunakan konsumen dengan dibayar, pembayaran uang itu digunakan untuk penanganan lingkungan," jelas Siti Nurbaya.

Berdasarkan hasil survei pada 2016,  sekitar 87% dari masyarakat setuju dengan kebijakan kantong plastik berbayar, dan 91% dari masyarakat bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Menurut Siti Nurbaya, perubahan perilaku terjadi di masyarakat berkat kegiatan kampanye dan regulasi pengurangan sampah plastik, lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membawa tumbler atau tempat minum, tas belanja, dan sedotan plastik.

Perubahan Paradigma

Menteri LHK menjelaskan, pemerintah juga mengingatkan telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah secara umum, utamanya dengan langkah memilah jenis sampah.  

Kini sebagian masyarakat telah memanfaatkan sampah atau barang tak berguna dengan didaur ulang menjadi barang kreasi unik dan bernilai ekonomi.

“Bahkan di sejumlah bank sampah sudah terlaksana, seperti bayar tagihan atau beli sembako bisa menggunakan pembayaran dengan sampah plastik,” ucap Siti Nurbaya.

Pemerintah juga mendorong upaya  pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), sesuai implementasi Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018.

Pada tahan awal, PLTSa akan dibangun di 12 kota yang berIada di wilayah DKI  Jakarta, Jawa Barat, Surabaya, Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan, Surakarta, Makasar, dan Bali.

“Pengembanhan  teknologi sampah plastik menjadi bahan baku aspal yang sejak 2018 sampai saat ini telah diuji coba pada 16 kota daerah,” tambah Menteri Siti.

Pada bagian akhir pemaparannya, Menteri LHK mengajak seluruh kader NasDem utk ikut mengkampanyekan dan melakukan edukasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah plastik, demi menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai.

Selain itu, ia juga mengajak kader NasDem untuk menerapkan bersama masyarakat dalam penerapan komposting sampah organik, bank sampah dan industri yang menjadikan sampah sebagai sumber daya.  (OL-09)

BERITA TERKAIT