09 November 2019, 12:49 WIB

Mendagri Dorong SDM Unggul dan Pancasilais


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian, mendorong pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan Pancasilais. Menurutnya, kedua variabel tersebut dibutuhkan menuju Indonesia yang semakin aman.

"Saya melihat topik SDM itu ada dua variabel besar, yakni SDM yang unggul dan Pancasilais serta variabel aman. Saya melihat ini sebagai sesuai yang real (nyata) bukan hanya sebagai slogan," kata Tito dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11/2019).

Ia menambahkan, dengan prediksi terkait potensi bangsa Indonesia ke depan, dibutuhkan tiga kekuatan utama yang akan menunjang hal tersebut. Para peneliti yang konsen memperkirakan masa depan menilai Indonesia akan menjadi negara dominan. Bahkan pada 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat kekuatan ekonomi di dunia di bawah Tiongkok, Amerika Serikat dan India.

Hal ini dapat terwujud melalui tiga faktor yakni angkatan kerja yang besar, SDA melimpah, dan memiliki luas wilayah yang besar untuk mengakomodir mesin produksi. Namun tentunya membutuhkan stabilitas politik dan keamanan sebagai kunci penting yang tak dapat dilepaskan.

"Syaratnya untuk mencapai itu adalah stabilitas politik dan keamanan. Sepanjang tidak terjadi konflik di antara kita maka akan aman saja. Ini menjadi persyaratan yang paling penting," terangnya.

Namun, keadaan yang demikian, akan mudah diwujudkan dengan kekuatan SDM berkualitas. Oleh karena itu, ia mendorong untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan kapasitas SDM.

"Kuncinya SDM jauh lebih penting dari SDA. Oleh karena itu, kita harus menggenjot SDM melalui program-program baik formal maupun informal. Kita menghadapi bonus demografi yang besar. Kalau dimanfaatkan maka kita akan memiliki SDM yang berkualitas, kalau tidak maka akan menjadi bencana demografi," tuturnya.

Tak hanya berkaitan dengan SDM unggul yang berkualitas, ia juga menekankan asas Pancasila dalam pembangunan SDM. Menurutnya, Pancasila dapat menjadi border agar SDM dan demokrasi di Indonesia tak menjadi bebas.

baca juga: Hidupkan Kembali Wakil Panglima TNI, Jokowi: Itu Juga Usulan Lama

"Kuncinya kita kembali ke demokrasi yang Pancasila, pada nilai-nilai asli kita, Pancasila harus digalakkan pada semua tingkatan strategis operasional sampai ke law (hukum). Adanya BPIP, empat pilar oleh MPR, program tepat sasaran dalam rangka untuk menguatkan kembali termasuk regulasi yang dibatasi berdasarkan lima sila yang ada, sehingga tidak terlalu liberal atau bebas," pungkasnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT