09 November 2019, 11:30 WIB

Akhirnya Pemkab Simalungun, KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD


Apul Iskandar | Nusantara

MI/Apul Iskandar
 MI/Apul Iskandar
Perwakilan Pemkab Simalungun bersama KPU dan Bawaslu setempat menandatangani NPHD di Kantor Bupati Simalungun, Sabtu (9/11/2019).

PEMERINTAH Kabupaten Simalungun Sumatra Utara akhirnya menandayangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Penandatanganan NPHD telat dari jadwal yang sudah ditentukan. Penandatanganan NPHD ini dilaksanakan di Kantor Bupati Simalungun. Pemkab Simalungun diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan Frans Saragih. Sedangkan dari KPU yang hadir adalah Ketua KPU Simalungun, Raja Ahab Damanik dan Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nasution.

Untuk anggaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Simalungun pada 2020 telah disepakati bersama sebesar Rp48,6 miliar. Sedangkan anggaran pengawasan penyelenggaraan Pilkada Bawaslu Simalungun sebesar Rp15 miliar.

Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nasution menyampaikan Bawaslu Simalungun akan memaksimalkan pengawasan dan penindakan pelanggaran di setiap tahapan selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun walaupun dengan anggaran yang minim.

baca juga: Koperasi Harus Bisa Menyikapi Tantangan Kekinian

"Dengan anggaran minim kita akan berusaha memaksimalkan pengawasan penyelenggaran pemilihan kepala daearah di Simalungun. Semoga pengawasan penyelenggaraan  pilkada Simalungun berjalan lancar," kata Choir. (OL-3)

BERITA TERKAIT