09 November 2019, 09:30 WIB

Wamendes PDTT: Kita Pantau Pemanfaatan Dana Desa


Ihfa Firdausya | Nusantara

Antara
 Antara
Darmayanti dan tiga anaknya, warga Desa Andobeu Jaya Kabupaten Konawe, Sultra belum pernah mendapat bantuan dana desa.

WAKIL Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Kemendes PDTT terus melakukan pemantauan pemanfaatan dana desa yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menyusul temuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan adanya desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Jumlah desa yang digelontorkan (anggaran) oleh Kemenkeu itulah yang kita pantau," kata Budi dalam keterangan resmi Jumat, (8/11/2019).

Pada 2019, dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (2018) yakni sebesar Rp60 triliun untuk 74.910 desa.

Jumlah desa penerima dana desa meningkat setiap tahunnya sejak digelontorkannya dana desa mulai 2015. Pada 2015, dana yang digelontorkan sebesar Rp20,67 triliun untuk 74.093 desa, pada 2016 sebesar Rp46,98 triliun untuk 74,754 desa, dan pada 2017 sebesar Rp60 triliun untuk 74.910 desa.

Menurut Budi, dana desa yang digelontorkan selama ini tidak mengalami permasalahan dalam hal pemanfaatannya.

"Dana desa yang diterima oleh desa telah dimanfaatkan dengan baik sesuai aturan, meskipun masih terdapat desa yang perlu bimbingan dalam hal pemanfaatannya," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa proses perencanaan pengalokasian dana desa selama ini dilakukan melalui kerja sama antarkementerian.

Disebutkan Budi bahwa Kementerian Dalam Negeri menentukan jumlah dan lokasi desa yang akan mendapatkan dana desa pada tahun berikutnya. Selanjutnya, jika ada keberatan terhadap desa-desa tertentu sesuai laporan masyarakat dan pendamping, maka akan dibawa ke dalam rapat di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Di antaranya pertanyaan mengenai jumlah penduduk dan luas desa (data pada Kemendagri), rumah tangga miskin (data pada Kemensos), jarak berbagai fasilitas desa (data dari BPS)," imbuhnya.

Budi mengatakan bahwa peran Kementerian Desa PDTT dalam proses tersebut ialah menyediakan data APBDes seluruh desa, di samping jumlah desa menurut status perkembangan desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal).

Kemudian Kementerian Keuangan mengolah seluruh data menjadi bahan pengalokasian dana desa per kabupaten. Penyalurannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya dilakukan pemindahbukuan atau transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Mengenai sinyalemen adanya desa hantu, menurut Budi, hal tersebut tertuju pada konsistensi antara kode resmi dari Kemendagri dengan pencairan dana desa di lapangan.

"Desa hantu menjadi masalah jika sampai dana desa cair, padahal tidak ada rekening kas desa yang asli," ungkapnya.

Kementerian Desa PDTT memiliki aplikasi https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id yang mendeteksi jumlah desa yang mencairkan dana desa, juga laporan pencairan pada tingkat kabupaten/kota.

"Untuk Kabupaten Konawe, pada 2015 dan 2016 melapor 100 persen dana desa cair. Namun, dari 241 desa tersebut, ada Desa Ulu Meraka, Kecamatan Lambuya, yang tidak mendapatkan dana desa. Inilah yang disinyalir desa hantu selama ini," jelasnya.

Lalu pada 2017, lanjutnya, terdapat tambahan kode desa resmi dari Kemendagri untuk 56 desa di Konawe.

"Dana desa cair 100 persen juga. Namun, ada tiga desa yang tidak melakukan pencairan, yaitu Desa Ulu Meraka, Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepai dan Desa Moorehe, Kecamatan Uepai. Inilah tambahan desa hantu di lapangan," imbuhnya.

Pada 2018, lanjutnya, ketiga desa tersebut tidak mencairkan dana desa. Pada tahun yang sama, empat desa lain tidak mencairkan hingga 100 persen, yakni Desa Napooha dan Desa Arombu Utama (Kecamatan Latoma), Desa Leretoma (Kecamatan Anggaberi), dan Desa Wiau (Kecamatan Routa).

"Pada 2019 ini, tiga desa hantu pertama sudah dihilangkan dari daftar penerima dana desa. Namun, empat desa terakhir di atas masih belum mencairkan dana desa sama sekali, sehingga terindikasi fiktif juga. Seluruh dana desa dari APBN yang masuk ke kas kabupaten tersebut tidak pernah kembali. Artinya, harus dicek pada kas daerah yang bersangkutan," terang Budi.

baca juga: Satu Lagi Penderita Tumor Mata di Manggarai Butuh Bantuan

Dalam hal ini, ia menerangkan, tupoksi Kemendes PDTT terkait dana desa antara lain membuat penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa, pengadaan tenaga pendamping untuk desa, dan pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, dan melakukan pemantauan serta evaluasi kinerja pendamping profesional.

"Kemendes melakukan pendampingan dalam hal pemanfaatan dana desa. Selain terkait dana desa, Kemendes juga mengurusi seluruh aspek pembangunan desa," pungkasnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT