08 November 2019, 19:20 WIB

Soal Desa Fiktif, Gubernur Sultra Serahkan ke Aparat Hukum


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

Dok.MI
 Dok.MI
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi 

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyerahkan masalah desa fiktif yang salah satunya disebut berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kepada aparat penegak hukum. Ia meminta agar masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita pasrahkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, KPK," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Saat ditanyakan apakah benar nama desa fiktif di Konawe tersebut memang sebelumnya tidak ada, Ali mengaku tidak tahu menahu soal itu. Ia juga belum mengetahui apakah dana desa kemudian mengucur ke desa fiktif tersebut lantaran belum mendapatkan laporan mengenai itu.

"Saya belum tahu karena saya belum diberikan laporan. Karena ini kan ditangani pihak Kepolisian. Kita kan enggak bisa masuk di dalamnya," jelasnya.

Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah bila ada desa fiktif terkait penyaluran dana desa.

"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada, kemudian dikucuri dana, dana enggak bisa dipertanggungjawabkan, itu enggak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintah ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," tuturnya.

Baca juga: Soal Desa Fiktif, Abdul Halim Bantah Sri Mulyani

Berdasarkan penelurusan kementeriannya, kata dia, tidak ditemukan desa fiktif seperti yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes, sudah kita telaah dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20% setelah selesai laporan 40%, enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," jelasnya.

Kabupaten Konawe yang disebut-sebut terdapat desa fiktif pun dibantah olehnya. "Sejauh ini belum ada (desa fiktif). (Termasuk) Di Konawe. (Di Konawe) ada pertanggungjawabannya," tandasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT