08 November 2019, 14:43 WIB

Menko Perekonomian: Perlu Audit BPK Soal Desa Fiktif


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungungkapkan, pihaknya masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoal adanya dugaan aliran dana desa ke desa fiktif di beberapa wilayah.

"Ya nanti kita lihat dulu, karena kita perlu audit BPK," tutur Airlangga di kantornya, Jumat (8/11).

Ia menuturkan akan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian keuangan untuk membicarakan soal dana desa yang diberikan ke desa fiktif tersebut.

Pasalnya kemenkeu merupakan instansi yang berwenang dan mengurusi soal penganggaran dan penggunaan dana negara. "Pasti kan setiap anggaran dikomunikasikan dengan kementerian keuangan. Saya mesti lihat datanya dulu, diaudit dulu," terangnya.

Airlangga juga mengaku merencanakan akan mendiskusikan ihwal aliran dana pemerintah ke desa-desa fiktif. Namun ia belum bisa memastikan kapan akan bertemu dengan BPK. "Nanti, kita jadwalkan dulu," pungkas Airlangga.

Baca juga: Menkeu: Muncul Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa Tiap Tahun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menyatakan, pihaknya tengah meninjau laporan adanya desa fiktif yang menerima dana desa.

"Lagi diminta ibu (Menkeu/Sri Mulyani) review ke dirjen perimbangan keuangan," ujar Askolani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11).

Ia menuturkan, pihaknya akan menjadikan hasil peninjauannya untuk memerbaiki kebijakan pemerintah ke depannya.

"Akan dikoordinasikan. Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," tandas Askolani.

Pada 2019 ini pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa dikisaran Rp900 juta per desa dari total yang dianggarkan sebesar Rp70 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal itu diketahuinya setelah menerima laporan sesuai pembentukkan Kabinet Indonesia Maju beberapa minggu lalu.

Mantan Pelaksana Direktur Bank Dunia itu mengungkapkannya dalam rapat kerja bersama dengan komisi XI DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

"Karena transfer yang ajeg dari APBN, muncul desa-desa baru dan tidak ada penduduknya, karena mereka lihat adanya jumlah yang ditransfer tiap tahunnya," ujar Sri Mulyani.

Diketahui, realisasi dana desa hingga 30 September 2019 telah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN. Secara nilai, realisasi itu meningkat dibanding periode yang sama di 2018 sebesar Rp37,9 triliun.

Sebagai tindaklanjut dari laporan desa fiktif yang diterimanya itu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan menteri dalam negeri untuk menginventarisasi hal itu. (OL-4)

BERITA TERKAIT