08 November 2019, 11:05 WIB

Mensos : NIK 30 Juta Warga Prasejahtera Belum Jelas


Indriyani Astuti | Humaniora

Antara
 Antara
Mensos  Juliari P. Batubara menuturkan  terdapat sekitar 30 juta jiwa yang belum jelas nomor induk kependudukannya (NIK).

MENTERI Sosial Juliari P. Batubara menuturkan dari sekitar 98 juta  data warga prasejahtera yang dikelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 30 juta jiwa yang belum jelas nomor induk kependudukannya (NIK). Hal itu dikemukakan Mensos saat menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy di kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

"Ini yang akan kami dorong, agar Dukcapil bisa melalukan pemadanan secara door to door (dari rumah ke rumah). Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK," kata Mensos.

Ia menuturkan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong agar warga prasejahtera yang menerima bansos harus berbasis NIK.

"Minggu depan kami akan melakukan pemadanan data dengan Dukcapil Kemendagri. Tujuannya agar NIK menjadi basis dalam penyaluran bansos kepada warga pra-sejahtera. Sementara data yang penduduk dengan NIK berada dalam domain Dukcapil," kata Mensos.

Masih mengenai data, Kemensos juga mendapatkan data sekitar 530.000 anak sekolah Kelas XII yang masih harus diverifikasi. Saat ini sebanyak 190 ribu data siswa sudah terpadankan. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah," kata Mensos.

Mensos menyampaikan bahwa data siswa sangat penting untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah saat mereka lulus sekolah jenjang menengah atas (SMA).

baca juga: Keriangan Belajar di Luar Kelas Sambil Berelaksasi

"Saya sampaikan kepada Pak Menko, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal itu," ucapnya.

Pertemuan itu menurut Menko PMK Muhadjir guna meningkatkan koordinasi dan optimalisasi program di lingkungan Kementerian Sosial dengan lembaga terkait, khususnya di bawah Kemenko PMK. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT