07 November 2019, 21:19 WIB

Medsos Cenderung Memecah Belah dari pada Mempersatukan


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

Istimewa
 Istimewa
Forum Discussion Group (FDG) dengan tema tema 'Antisipasi Ancaman dan Penyesatan Informasi Bagi Masyarakat' di Jakarta. 

PAKAR komunikasi Prof.Effendi Gazali,MPS.ID,Ph.D menilai penyalahgunaan media sosial mengalami puncaknya ketika Indonesia menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan hanya dua pasangan capres yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga para pendukung.

Padahal, kata Effendi, kedua calon presiden belakangan justru bergabung dalam kabinet dari presiden yang terpilih.  

Effendi mengatakan hal tersebut dalam Forum Discussion Group (FDG) yang diselenggarakan Baintelkam Mabespolri dengan tema 'Antisipasi Ancaman dan Penyesatan Informasi Bagi Masyarakat' di Jakarta, Kamis (7/11),

Menurut Effendi, media sosial sebenarnya cenderung memecah belah daripada mempersatukan. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam masalah politik pasti sangat cenderung mendorong ke konflik.

"Dalam sejarah Indonesia baru kali ini setelah dua kubu saling berantem, banyak keluarga yang terpecah, banyak korban berjatuhan untuk membela masing-masing jagoannya sampai mati-matian, namun setelah selesai (capres yang lain) bergabung menjadi menteri di kabinet," ujar Effendi.

Dalam pilpres tersebut juga diwarnai perang hoaks. Sebab untuk membongkar hoaks, kata Effendi, memang dibutuhkan hoaks. Karena hoaks sangat mudah dipercaya oleh masyarakat.

"Di Amerika pernah dilakukan penelitian perbandingan karya ilmiah dengan hoaks yang dipublikasikan ke media terkenal. Hasilnya lebih banyak percaya karya ilmiah yang hoaks ini", ujarnya.

Setiap masalah, menurut Effendi, pasti memiliki algoritmanya masing-masing. Algoritma ini harus kita potong untuk menyelesaikan masalah dan konfliknya yang terjadi.

"Contohnya kasus Papua, pihak yg ingin memerdekakan diri memanfaatkan sebutan nama hewan sebagai algoritma mereka. Karena itu, kita harus punya senjata untuk memotong algoritma ini agar tidak terjadi kerusuhan yang berkelanjutan," paparnya.

Effendi memandang kelemahan orang Indonesia adalah ketika membaca sesuatu yang tidak diyakini benar tapi mereka tetap menyebarkannya.Tindakan tersebut jelas membahayakan.

Ia menyatakan sangat setuju jika pemerintah mematikan jaringan internet dilokasi peristiwa untuk meminimalisir konflik.

"Didalam medsos ketika menyentuh masalah politik, yang terburuk adalah yang menyinggung agama karena hal ini memang sangat sensitif, kemudian terkait korupsi dan lingkungan hidup," ujar Efendi.

Karena itu, Effendi mengingatkan Presiden Jokowi harus berhati-hati terkait UU KPK yang sempat mendapat banyak kritikan. Masalah KPK masih belum selesai dan bahkan setelah pelantikan Dewan Pengawasan KPK dilakukan belum juga memuaskan publik dan dipastikan jadi masalah lagi ke depan.

Sementara itu ditempat yang sama mewakili Baintelkam Mabespolri, Kombespol Ratno Kuncoro S.IK mengatakan sudah banyak sekali contoh akibat penyebaran hoaks yang menimbulkan kerusuhan.

Peristiwa yang terjadi di Papua, menurut Ratno Kuncoro, merupakan contoh konflik terbaru yang dipicu kejadian di Surabaya akibat kekurang lengkapan informasi yang sudah terlanjur menyebar luas dimasyarakat.

"Kemajuan IT pasti ada dampak positif dan negatif, namun perkembangan hoaks pasti akan terus berkembang.Tinggal bagaimana diri kita menyikapi hal ini," ujar Ratno.

Public Policy Lead Twitter Indonesia, Agung Yudha menjelaskan karakter penggunaan Twitter di Indonesia sepertinya terlihat besar karena hampir semua kalangan mulai dari politisi, pengusaha, pejabat, dan artis mempunyai akun Twitter.

"Pengguna Twitter di Indonesia saat ini sekitar 40 juta, tetapi pengguna aktif hariannya sekitar 4-5 juta. Angka ini dianggap tidak seberapa besar sebenarnya.Namun penggunaan twitter di Indonesia, berada di posisi ketujuh dunia," jelas Agung.

Agung menambahkan untuk mengatasi masalah disinformasi sebenarnya dibutuhkan informasi terbarunya atau fakta sebenarnya yang tidak cukup hanya dengan pemberian stempel 'Hoax'.

"Kini Twitter kini memperketat aturann di antaranya Twitter tidak memperbolehkan seseorang untuk membuat fake account tapi masih memperbolehkan anonymous account, karena hal ini bagian dari demokrasi agar orang tidak takut menyampaikan pendapatnya," jelas Agung.  (OL-09).

BERITA TERKAIT