07 November 2019, 19:04 WIB

Pejabat KKP dan Kemendag Mangkir Panggilan KPK


Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Febri Diansyah

DUA pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi mangkir dari agenda pemeriksaan. Keduanya sedianya akan diperiksa terkait kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

Dua pejabat yang dipanggil sebagai saksi ialah Plt Direktur Logistik PDSKP KKP Prayudi Budi Utomo dan Kasubdit Barang Konsumsi Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Karsan.

"Untuk saksi Prayudi, penyidik belum memperoleh informasi terkait dengan ketidakhadirannya. Adapun untuk saksi Karsan, pemeriksaan dijadwalkan ulang pekan depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (7/11).

 

Baca juga: KPK Selisik Aliran Dana Kasus Mafia Migas

 

Mereka rencananya diperiksa untuk tersangka Mujib Musfota, Direktur PT Navy Arsa Sejahtera. Mujib diduga menyuap Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor ikan 2019 dan mendekam di rutan.

Dalam kasus itu, Risyanto diduga menerima suap dari Mujib untuk mengatur kuota impor ikan salem yang didatangkan dari Tiongkok. KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp1.300 untuk setiap kilogram ikan yang diimpor ke Indonesia.

PT Navy Arsa Sejahtera tercatat sebagai salah satu perusahaan importir ikan yang telah masuk blacklist sejak 2009 karena pernah melakukan impor ikan melebihi kuota yang ditentukan. Perusahaan itu semestinya tidak bisa lagi mengajukan kuota impor yang baru.

Dalam sebuah pertemuan pada Mei 2019, disepakati PT Navy Arsa Sejahtera mendapatkan kuota impor 250 ton dari kuota impor resmi milik Perum Perindo. Setelah ikan didatangkan PT Navy Arsa Sejahtera, ikan disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Cara itu ditempuh untuk mengelabui seolah-olah yang melakukan impor ialah Perum Perindo, bukan PT Navy Arsa Sejahtera.

Penyidik KPK menduga Risyanto menerima US$30 ribu untuk pengurusan kuota impor tersebut. Komisi antirasuah juga mendalami dugaan tiga penerimaan sebelumnya oleh Risyanto dari perusahaan importir lain, yang diduga mencapai US$30 ribu, S$30 ribu, dan S$50 ribu. (OL-8)

BERITA TERKAIT