07 November 2019, 16:18 WIB

Gubernur Anies Dua Kali Ingatkan SKPD Jangan Berbuat Aneh-aneh


Selamat Saragih | Megapolitan

ANTARA/Hafidz Mubarak
 ANTARA/Hafidz Mubarak
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. 

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, menyatakan, Gubernur DKI, Anies Baswedan, sudah dua kali mengingatkan jajaran Pemprov DKI agar tidak membuat kegiatan dan menyusun anggaran yang aneh-aneh.

Saefullah menambahkan, Anies sudah mengingatkan itu sebelum heboh sejumlah anggaran janggal yang disusun satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Gubernur sudah dua kali mengingatkan secara keras kepada SKPD untuk tidak berbuat aneh-aneh," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/11).

Dia menyampaikan tentang SKPD berfungsi sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab atas akuntabilias anggaran DKI.

Anies sudah mengingatkan semua SKPD yang memiliki fungsi itu agar menyusun anggaran dengan benar.

"Itu sudah diingatkan, jangan buat kegiatan yang aneh-aneh. Gubernur sudah memberikan pengarahan yang tegas di dua kesempatan, khusus untuk APBD DKI ini," kata Saefullah.

Tim ad hoc bentukan Anies, lanjut Saefullah, akan memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga menyusun anggaran yang aneh dan asal-asalan. Tim ad hoc itu diketuai oleh Saefullah.

"Pemeriksaan itu kini sedang berjalan," ujar Saefullah.

Anies sebelumnya mengatakan, sejumlah anggaran janggal yang ditemukan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 salah satunya disebabkan faktor manusia.

Anies memastikan PNS yang menginput anggaran seenaknya akan diperiksa.

"Mereka mengerjakannya dengan cara seenaknya akan kami periksa. Semua yang bekerja kemarin dengan cara sejadinya, asal jadi, asal masuk data, kami akan periksa," ujar Anies, Jumat (1/11).

Saefullah mengklaim, penyusunan anggaran era Gubernur Anies Baswedan sama dengan era gubernur-gubernur sebelumnya.

Dia menyatakan itu menanggapi banyaknya kritik bahwa Pemprov DKI tidak transparan.

"Yang kami lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kami lakukan dahulu, tidak ada yang diumpet-umpetin. Bahkan kami tambah satu treatment namanya forum rencana strategis daerah, jadi makin kuat," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/11).

Namun Anies belum juga melayani permintaan Ketua DPRD DKI yang medesak agar dokumen anggaran RAPBD DKI tahun 2020 itu segera dibuka sekarang juga ke publik.

Kembali Saefullah menyatakan, Pemprov DKI era kepemimpinan Anies menyusun anggaran secara transparan seperti era pemerintahan sebelumnya.

"Saya ini mengikuti zaman pemerintahan gubernur yang dulu dan yang sekarang, saya mengikuti, jadi kalau kami dituduh tidak transparan (susun anggaran), itu salah besar!" katanya.

Saefullah kemudian menyinggung soal tidak diunggahnya draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Menurut Saefullah, dokumen KUA-PPAS baru akan diunggah setelah disepakati bersama DPRD DKI, yakni setelah dokumen itu ditandatangani Anies dan pimpinan DPRD DKI.

"Soal upload-upload bagaimana? Entar, belum waktunya. Waktunya adalah ketika KUA-PPAS disepakati, kemudian SKPD melakukan input yang final, baru kami buka," ungkap Saefullah.

Setelah itu, proses selanjutnya yakni membahas rancangan APBD. Rancangan APBD yang sudah dibahas harus disahkan menjadi APBD DKI tahun 2020 paling lambat 30 November 2019. Dokumen APBD DKI tahun 2020 kemudian dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Seperti diketahui, Saefullah menjabat sebagai sekda DKI sejak 11 Juli 2014 atau era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Ssr/OL-09)

BERITA TERKAIT