07 November 2019, 15:45 WIB

Meski Telat, Indonesia Siap Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan


Siswantini Suryandari | Humaniora

MI/Siswantini Suryandari
 MI/Siswantini Suryandari
Sigit Reliantoro dari Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memberikan pidato kunci di BPPT, Kamis (7/11/2019)

INDONESIA sudah tertinggal dengan negara-negara lain dalam menerapkan produk yang ramah lingkungan dan bisa diterima dunia internasional. Salah satunya saat ini konstelasi perdagangan dunia sudah mulai mensyaratkan sertifikat produk ramah lingkungan. Direktur Pusat Teknologi Sumberdaya Energi dan Industri Kimia BPPT, Adiarso kepada Media Indonesia mengatakan produk-produk lokal Indonesia yang berorientasi ekspor rentan terhadap kebijakan global ini.

"Sebagai contoh kasus dihambatnya produk minyak sawit Indonesia yang beredar di pasar Uni Eropa belakangan ini. Hal ini disebabkan salah satunya karena produk minyak sawit nasional dianggap tidak memiliki sertifikasi lingkungan. Dan berkontribusi terhadap perusakan lingkungan," kata Adiarso di sela-sela ILCAN Conference Series on Life Cycle Assessment yang diselenggarakan oleh BPPT di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dia menambahkan tidak hanya Uni Eropa. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga sudah ancang-ancang mengeluarkan kebijakan untuk global products wajib memiliki Environmental Product Declaration pada 2020. Sehingga ke depan, sertifikasi lingkungan untuk produk-produk nasional yang berorientasi ekspor menjadi semakin urgen untuk segera disusun langkah-langkah antisipasinya, agar mampu bersaing di pasar internasional di era digitalisasi industri 4.0.

"Di sinilah peran dan aplikasi Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assessment/LCA) menjadi essensial dalam hal ini. LCA juga dikenal sebagai analisis siklus hidup, ecobalance, atau analisis cradle-to-grave). Ini adalah teknik untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahap kehidupan produk sejak dari ekstraksi bahan baku, pemrosesan bahan, pembuatan, distribusi, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sampai dengan pembuangan atau daur ulang," terangnya.

Sementara di Indonesia belum memiliki lembaga yang menangani LCA ini. Sedangkan di sejumlah negara termasuk Malaysia dan Thailand sudah memiliki. Sebab saat ini persaingan produk ekspor semakin ketat dan tiap negara memiliki aturan. Salah satunya adalah aturan produk ramah lingkungan.

Menurutnya, saat ini pemerintah telah berkomitmen menganut siklus hidup. Hal serupa juga dilakukan oleh industri dengan konsep green industry.

"Memang Indonesia terlambat. Tapi tidak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi yang menerapkan versi terbaru ISO 14001. Selanjutnya, dengan diadopsinya ISO 14040/44 tentang Environmental management — Life cycle assessment —Principles and framework, sebagai standar nasional pada 2016/2017 baru-baru ini,juga menandai komitmen Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Life Cycle Assessment (LCA) untuk pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Dengan demikian, ia berharap LCA dapat diadopsi juga untuk label lingkungan (eco label), seperti jejak karbon (carbon footprint), dan dokumen deklarasi produk lingkungan (Environmental Product Declaration).

baca juga: Peneliti Ingatkan BPOM Bahaya Pasal Revisi yang Multitafsir

Dalam acara itu Sigit Reliantoro dari Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memberikan pidato kunci mengatakan pemerintah sudah melaksanakan green industry dengan Proper sejak 1995. Namun Proper ini kini dilengkapi dengan beragam tools untuk menjawab keinginan pasar internasional. Keberadaan LCA yang digagas oleh BPPT akan semakin melengkapi banyak persyaratan yang dituntut perdagangan internasional, terutama terkait dengan masalah lingkungan hidup. (OL-3)

 

 

BERITA TERKAIT