07 November 2019, 11:37 WIB

Iuran Naik, Belum Seluruh Warga Flotim Dijamin BPJS Kesehatan


Ferdinandus Rabu | Nusantara

MI/Ferdinandus Rabu
 MI/Ferdinandus Rabu
Pemkab Flores Timur menyiasati warga yang belum dijamin BPJS Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Daerah yang menggunakan SKTM. 

PEMKAB Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengakui anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan membengkak setelah iuran BPJS Kesehatan dinaikkan dan akan berlaku pada 2020.

Sekda Flores Timur, Paulus Igo Geroda menjelaskan pemkab akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBD.

"Prinsipnya kami akan menindaklanjuti keputusan nasional tersebut, dengan menyiapkan anggaran lebih karena naiknya iuran BPJS Kesehatan. Pemkab akan menaikkan anggaran bagi PBI APBD. Jika berdasarkan premi lama, anggaran kami sebesar Rp13 miliar lebih untuk 48.000 peserta PBI APBD dikalikan Rp23.000. Sementara untuk premi baru berdasarkan Pepres 75 tahun 2019 dengan naiknya iuran BPJS tersebut, maka kami akan menaikkan anggaran menjadi Rp24 miliar lebih untuk 48.000 peserta dikalikan dengan Rp42.000. Sehingga ada kenaikan anggaran sekitar Rp10 miliar lebih," kata Paulus, Kamis (7/11).

Menurut Paulus, meski pemkab menindaklanjuti dengan menaikkan anggaran, risiko yang harus dihadapi adalah tidak mampu melayani seluruh penduduk karena keterbatasan anggaran.

"Sebelumnya berdasarkan premi lama, kami memang berencana tahun 2020 nanti akan mengcover seluruh penduduk. Minimal 95% penduduk bisa terlayani seluruhnya jika menggunakan premi lama. Dari kalkulasi kami jika menggunakan premi lama, anggaran kami sekitar Rp33,5 miliar untuk menjamin seluruh penduduk. Tetapi dalam perjalanan ada keputusan menaikkan iuran dengan premi baru, maka anggaran naik hingga Rp60 miliar lebih. Sehingga tidak mampu melayani seluruh penduduk karena sudah di luar batas keuangan daerah," terangnya.

Untuk menyiasatinya, di luar 48.000 peserta PBI-APBD, Pemkab Flores Timur mengeluarkan kebijakan berupa Jaminan Kesehatan Daerah. Pasien tidak mampu yang akan berobat hanya menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu, agar pengobatan mereka ditanggung pemkab. Ada anggaran sekitrar Rp10 miliar yang disediakan untuk JKD ini.

baca juga: KPU Simalungun Surati Pemkab Terkait Tandatangan NPHD

 "Dengan cara itu jaminan kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh penduduk di daeerah ini. Sehingga untuk alokasi pada 2020, total anggaran untuk jaminan kesehatan total sekitar sebesar Rp37 miliar lebih untuk anggaran peserta JKN-KIS maupun untuk peserta JKD-SKTM," pungkasnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT