07 November 2019, 11:21 WIB

Blangko e-KTP di Sumsel Terbatas


Dwi Apriani | Nusantara

MI/Djoko Sardjono
 MI/Djoko Sardjono
Pemprov Sumatra Selatan mengalami krisis blanko e-KTP. Sebulan hanya dijatah 5000 keping untuk kabupaten/kota di wilayah itu. 

KRISIS blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) juga dialami Pemprov Sumatra Selatan (Sumsel). Hal itu dampak dari surat edaran dari Kemendagri pada 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan menolak pengajuan tambahan anggaran untuk empat juta blanko. Hal itu membuat Kemendagri menyatakan krisis blanko e-KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumsel, Herfiansyah Djarab mengatakan kondisi krisis blanko e-KTP bukan hanya terjadi di Sumsel.

"Di Sumsel krisis blanko sudah terjadi sejak Agustus 2019. Kita juga mendapat pembatasan blanko e-KTP. Pembatasan ini dari pusat. Biasanya kita mendapat ribuan blanko dalam satu bulannya untuk tiap  kabupaten/kota. Tapi sekarang hanya dijatahi 500 keping per bulan untuk masing-masing kabupaten/kota di Sumsel. Jumlahnya jauh berbeda,"  ucapnya.

Dengan kondisi seperti itu sangat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Padahal di Sumsel ada 17 kabupaten/kota yang setiap harinya melayani pencetakan e-KTP. Herfiansyah berharap ke depan ada kebijakan terkait dengan ketersediaan blanko e-KTP.

"Kami tidak tahu sampai kapan krisis blanko ini akan terjadi. Harapan kami agar ada solusi atas masalah ini. Sebab dampaknya pada masyarakat. Tiap hari banyak permintaan pembuatan dan pencetakan e-KTP. Dan masyarakat berharap bisa mendapatkan e-KTP," jelasnya.

baca juga: Menolak Tamat di Lahan Pertanian

Berdasarkan data Disdukcapil Sumsel, masyarakat di Sumsel yang sudah melakukan perekaman untuk e-KTP tercatat 5.882.034 atau 99,8%. Sementara wajib e-KTP di Sumsel tercatat 5.892.508.

"Yang paling banyak melakukan perekaman e-KTP itu Kota Palembang dengan 1.216.799 penduduk. Sedangkan yang terendah itu Kota Pagar Alam yang hanya 105.857 penduduk saja," jelasnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT