07 November 2019, 08:10 WIB

Kebangetan Gunakan APBN untuk Impor


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
 ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah harus berkontribusi terhadap pengembangan industri dalam negeri, termasuk usaha mikro kecil dan menengah.

Apalagi, jika memang industri dalam negeri bisa memproduksi barang tersebut, Presiden meminta jangan sampai barang impor justru lebih diprioritaskan.

"Misalnya, urusan pacul, cangkul, masak kita impor. Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, buat pacul tahun depan saya beli ini puluhan ribu. Cangkul, pacul, dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita sebesar ini industrinya berkembang, bener pacul harus impor?" ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Jakarta, kemarin.

Presiden mengatakan impor yang terus-menerus dilakukan akan membuat pertumbuhan lapangan kerja terhambat. Kondisi ini kemudian berujung pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia sudah tidak bisa lagi melakukan rutinitas lama dengan terus mengimpor barang di tengah kondisi perekonomian yang memprihatinkan.

"Lah, bagaimana kita masih senang impor. Padahal, neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor. Kebangetan itu, uangnya pemerintah lagi. Kebangetan kalau itu masih diteruskan, kebangetan," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, semua pihak harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun. Dunia juga sedang dalam ancaman resesi. Bahkan ada yang sudah masuk resesi dan ada yang menuju resesi.

"Untuk itu kita harus mampu bertahan dan harus mampu menurunkan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan. Dengan meningkatkan ekspor, substitusi impor dan meningkatkan lapangan kerja," kata Jokowi.

 

Masih ramai tender

Presiden Jokowi juga mengungkapkan kekesalannya karena proses sejumlah pelelangan elektronik barang dan jasa pemerintah masih mencapai tahap konstruksi pada November 2019. Kesalahan itu terus berulang setiap tahunnya.

Presiden menegaskan kebiasaan proses pelelangan elektronik yang baru mencapai tahap konstruksi menjelang tutup tahun tidak boleh diteruskan.

"Tinggal dua bulan lagi masih mengurusi konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini tidak bisa diteruskan. Kita ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Kualitas jelek," kata Jokowi.

Kualitas jelek itu, kata Jokowi, terlihat pada pembangunan jembatan dan gedung sekolah. Jokowi mencontohkan kejadian gedung sekolah ambruk karena pembangunan dikerjakan buru-buru dan waktu hujan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2019 tercatat mencapai Rp304,1 triliun. Dari angka itu, yang masih berproses Rp39 triliun dan yang sudah selesai sebanyak Rp265,1 triliun.

Dari total Rp39 triliun proses lelang yang belum rampung, Rp31 triliun di antaranya merupakan sektor konstruksi. Hal itu dinilai Jokowi memengaruhi kualitas konstruksi nantinya.

Jokowi kemudian menyindir untuk apa pengadaan, pelelangan, atau pembelian secara elektronik jika cara pandang masih manual. Ia meminta cara pandang itu harus diubah.

"Namun, bertahun-tahun mindset kita masih manual. Buat apa bangun sistem seperti itu kalau November kita masih e-tendering?" kata Jokowi.

Presiden mengemukakan, walaupun peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan, peran APBN tetap masih sangat penting. Karena itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pentingnya sebuah pertumbuhan ekonomi. (X-10)

BERITA TERKAIT