06 November 2019, 19:54 WIB

Berbeda dengan PDIP, Gerindra DKI Tolak KUA-PPAS Diunggah


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/ROMMY PUJIANTO
 MI/ROMMY PUJIANTO
Politikus Gerindra M Taufik

POLITIKUS Partai Gerindra M Taufik menyebut dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 tidak perlu disajikan ke hadapan publik atau diunggah ke situs resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, apa-apa yang diusulkan dalam dokumen itu belum matang karena masih harus melalui pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

"Enggak ada kewajiban mengupload itu. Sesuatu yang belum matang diunggah jadi masalah itu. Kan belum ada pegangan hukumnya. Justru menurut saya kalau mau mendiskusikan di forum jangan dilaporin ke teman-teman wartawan gitu loh, kenapa enggak di forum," ungkap Taufik di Kantor Fraksi Partai Gerindra di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/11).

Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Unggah Dokumen KUA PPAS 2020

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjanji akan menyurati Gubernur Anies Baswedan perihal transparansi anggaran. Sampat saat ini dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 belum diunggah di website resmi apbd.jakarta.go.id.

"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama. Lalu disahkan sesuai dengan ketentuan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).

Namun, Taufik beralasan ukuran transparansi tidak hanya bisa dilihat dari diunggahnya atau tidak dokumen tersebut. Menurut dia, proses pembahasan anggaran yang terjadi di DPRD merupakan ukuran transparansi.

"Kalau misalnya pimpinan komisi mengatakan rapat ini tertutup, nah, itu boleh diserbu di pembahasan ini. Yang berbahaya kalau tertutup bisa kong kali kong," tegasnya.

Lebih jauh Taufik menuding Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya cari panggung dengan mengunggah temuan anggaran tidak wajar ke akun media sosial dan awak media.

"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp1,2 triliun tapi saya enggak buka ke publik. Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit," katanya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PSI WIlliam Aditya Sarana mengunggah temuan anggaran pengadaan lem Aica Aibon sebesar Rp82 miliar lewat akun Twitter @williamsarana. Cuitan itu ramai dibicarakan dan dikomentari warganet hingga muncul kembali adanya anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar. (Put/A-5)

BERITA TERKAIT