06 November 2019, 17:34 WIB

Fitra: Ada Temuan Rp78,8 miliar untuk Folio


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

MI/ ANDRI WIDIYANTO
 MI/ ANDRI WIDIYANTO
Misbah Hasan

SEKRETARIS Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan membeberkan penemuan ganjil terkait usulan anggaran DKI.

Selain temuan kejanggalan atas lem aibon oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ada sejumlah anggaran yang janggal dengan nilai fantastis tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020.

"Ada (penganggaran) buku folio untuk program wajib belajar sebesar Rp 78,8 miliar. Itu membeli 1.063.287 buah buku, suku dinas pendidikan Jakarta Selatan. Lalu pembelian tenis meja Rp8,9 miliar, ballpoint yang beredar kan anggaranya Rp124 miliar, tapi setelah kita sisir totalnya Rp579 miliar," ungkap Misbah di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).

 

Baca juga: 8 BUMD DKI Ajukan Anggaran Rp11,16 Triliun

 

Penemuan tersebut, lanjutnya, seharusnya Gubernur Anies Baswedan menindak tegas jajaran birokrasinya.

"Jadi tidak hanya menyalahkan sistem e-budgetingnya, tapi ini ada problem di karakter birokrasinya dia (Anies). Ini ada problem karakter, karakter integritas yang anti korupsi," kata Misbah

"Satu sisi oke leh memperbaiki okelah memperbaiki sistemnya, tapi yang paling penting adalah merubah karakter birokrasi agar tidak korupsi," lanjutnya.

Menurutnya, setiap tahun Gubernur DKI harusnya mengeluarkan standar belanja barang dan jasa. pasalnya, setiap item barang yang mau dibeli sebenarnya sudah diatur dalam kebijakan gubernur itu sendiri.

"Memang ini menimbulkan masalah ketika akumulasi total pembeliannya jadi sangat besar. Kalau kita lihat satu-satu per item sebenarnya masih sesuai, tapi yang jadi pertanyaan setiap pembelian bolpoin saja satuan harganya berbeda2,ada yang per pack, lusin, ada yang pakai penjumlahan dengan jumlah murid di seluruh DKI," kata Misbah.

Usulan anggaran DKI itu memang masih berubah sampai penetapan APBD 2020. Namun, kata Misbah, jika tidak dipantau oleh anggota dewan dan publik, ada kemungkinan potensi perencanaan korupsi terjadi. (OL-8)

BERITA TERKAIT